Rakornas Inflasi 2021: Akselerasi Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Menjaga Stabilitas Harga

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
No. HM.4.6/235/SET.M.EKON.3/08/2021

Rakornas Inflasi 2021:
Akselerasi Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Menjaga Stabilitas Harga

Jakarta, 25 Agustus 2021

Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2021 mengucapkan syukur bahwa kinerja ekonomi Indonesia masih bertumbuh didukung dengan inflasi yang terjaga di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19.

“Kita wajib bersyukur meskipun kita masih menghadapi ketidakpastian, perekonomian kita semakin membaik tetapi tetap harus menjaga kewaspadaan. Dan, Alhamdulillah di Kuartal II-2021 mampu tumbuh 7,07% (yoy) dengan tingkat inflasi terkendali 1,52% (yoy),” ujar Presiden Joko Widodo dalam sambutannya, Rabu (25/8), secara hybrid di Istana Negara. Presiden menambahkan bahwa daya beli masyarakat harus ditingkatkan untuk mendorong sisi permintaan sehingga dapat menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi.

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menekankan tiga hal penting kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga, yaitu sebagai berikut:

Pertama, menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, utamanya barang kebutuhan pokok, dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di daerah.

Kedua, melanjutkan upaya yang tidak hanya fokus pada stabilitas harga, tetapi juga proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif. Dalam hal ini dengan mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan, serta memperkuat sektor UMKM untuk bertahan dan naik kelas.

Ketiga, meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, kelembagaan petani perlu terus diperkuat, akses pemasaran diperluas dengan pemanfaatan teknologi termasuk platform digital, penyaluran KUR Pertanian dioptimalkan dengan mempercepat dan mempermudah penyalurannya, termasuk menyesuaikan dengan karakteristik usaha pertanian, serta didukung pula dengan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha pertanian.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua TPIP memandu dialog antara Presiden dengan Kepala Daerah. Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2021 yang mengangkat tema “Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan”, sangat relevan dimana sektor pertanian konsisten tumbuh positif selama masa pandemi Covid-19.

Sesi dialog ini berlangsung baik dan interaktif. Presiden menegaskan bahwa pandemi Covid-19 menjadi kesempatan untuk mendorong UMKM dan daerah surplus pangan masuk ke platform digital, untuk memperluas pemasaran produknya baik di daerah, nasional maupun global. 

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa sejalan dengan arahan Presiden, TPID telah diarahkan untuk turut melakukan monitoring indikator utama perekonomian daerah secara realtime, serta melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi rantai nilai lokal, sebagai strategi baru dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

“Momentum Rakornas ini dapat menjadi suatu harmoni pengendalian inflasi nasional. Kami optimis dengan penguatan sinergi dan koordinasi TPIP-TPID bersama seluruh stakeholders, inflasi yang rendah dan stabil yang telah kita wujudkan dalam beberapa tahun terakhir dapat terus terjaga dalam jangka panjang,” tutup Menko Airlangga.  

Dalam acara ini juga diumumkan peraih penghargaan TPID Award sebanyak 15 daerah. Penghargaan ini diberikan atas kinerja dan upaya TPID dalam pengendalian inflasi sepanjang tahun 2020.

Daftar Pemenang TPID Award

Daftar Pemenang TPID Award 2021 ditetapkan berdasarkan Kepmenko Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 152 Tahun 2021, yakni sebagai berikut:

TPID Berkinerja Terbaik Provinsi
    a. Kawasan Sumatera: Provinsi Sumatera Utara
    b. Kawasan Jawa-Bali: Provinsi DI Yogyakarta
    c. Kawasan Sulawesi: Provinsi Gorontalo
    d. Kawasan Kalimantan: Provinsi Kalimantan Barat
    e. Kawasan Nusa Tenggara-Maluku-Papua: Provinsi Papua

TPID Berkinerja Terbaik Kabupaten/Kota
    a. Kawasan Sumatera: Kota Pekanbaru
    b. Kawasan Jawa-Bali: Kabupaten Banyuwangi
    c. Kawasan Sulawesi: Kota Gorontalo
    d. Kawasan Kalimantan: Kota Samarinda
    e. Kawasan Nusa Tenggara-Maluku-Papua: Kota Jayapura

TPID Berprestasi Kabupaten/Kota
    a. Kawasan Sumatera: Kabupaten Tanah Datar
    b. Kawasan Jawa-Bali: Kabupaten Blitar
    c. Kawasan Sulawesi: Kabupaten Bone Bolango
    d. Kawasan Kalimantan: Kabupaten Kutai Barat
    e. Kawasan Nusa Tenggara-Maluku-Papua: Kabupaten Maluku Tenggara

Dalam Rakornas tersebut, turut hadir secara fisik maupun virtual antara lain Gubernur Bank Indonesia, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia maju, Ketua OJK, dan perwakilan pejabat Eselon I dari Kementerian/Lembaga, serta diikuti Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku Ketua TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. (dep1/rep/fsr)

***

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Haryo Limanseto

Ringankan Beban Warga Saat PPKM, Pemkot Parepare Salurkan Bantuan Ribuan Kg Beras untuk menjaga ketersediaan pangan.

Bantuan PPKM di Kota Parepare mulai disalurkan. Sebanyak 73,48 ton beras bantuan PPKM dilepas oleh Walikota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe, sekaligus menyerahkan secara simbolis kepada perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di area Gudang Bulog Lapadde Kota Parepare, 26 Juni 2021. Masing-masing KPM akan menerima bantuan beras 10 kilogram. Bantuan beras PPKM merupakan program dari Kementerian Sosial yang di sampaikan kepada Pemerintah daerah bekerjasama dengan Perum Bulog sebagai penyedia beras, juga pihak transforter dan berperan penting dalam ketersediaan pangan yang selaras dengan kebijakan pemerintah.

Kepala Dinas Sosial Kota Parepare Hasan Ginca mengatakan penyaluran bantuan beras PPKM 2021 diperuntukkan kepada Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 3.320 KPM dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 4.118 KPM, sehingga jika di totalkan sebanyak 7.348 KPM yang tersebar di 22 kelurahan se-Kota Parepare dimana Jumlah beras yang disediakan Perum Bulog Parepare Sebanyak 73 Ton 480 kilogram.

Wali Kota Taufan Pawe mengemukakan, bantuan ini menjadi bukti Pemerintah selalu hadir untuk masyarakatnya, apalagi dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat saat ini. Selain itu program bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat khususnya yang terdampak Covid-19 serta secara tidak langsung juga menjaga harga komoditas beras di Kota Parepare.

Rapat Teknis Pemerintah Kota Parepare Dengan Perum Bulog Cabang Parepare Kamis, 1 Juli 2021

Perum Bulog Sub Divre Parepare mengajukan penawaran kerjasama pengadaan bahan pangan pokok berupa beras kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kota Parepare. Jenis beras yang ditawarkan : beras premium, kemasan beras 10 kg, harga jual sebesar Rp10.000,-/Kg. Kejasama ini diharapkan memberikan multiplier effect dalam membantu penyerapan beras di tingkat petani lokal di wilayah Kota Parepare dan sekitarnya, serta menjaga laju inflasi harga beras agar tetap terkendali.

Pemerintah Kota Parepare Menggelar Pasar Murah Jelang Idul Adha 1442 H

Pemerintah Kota Parepare dalam situasi pandemi Covid-19 sangat mengapresiasi program Pasar Murah yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Parepare. Hal ini untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga. Pelepasan pasar murah, dilakukan Walikota Parepare Taufan Pawe, sekaligus dilakukan penyerahan secara simbolis kepada perwakilan warga, di depan Rumah Jabatan (Rujab) Walikota Parepare, Selasa 13 Juli 2021.

Kegiatan pasar murah selama lima hari, 13-17 Juli 2021 di 22 kelurahan dengan menyasar 2.640 penerima manfaat  menggunakan kupon yang telah dibagikan melalui kelurahan. Pasar murah merupakan salah satu bukti nyata tata kelolah pemerintahan yang hadir dengan pendekatan persuasif, Artinya Pemerintah Kota Parepare betul-betul memahami kondisi pandemi saat ini.

Kegiatan Pasar Murah ini  merupakan salah satu instrument dalam menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, khususnya komoditas bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 H. Inflasi bulan Juni tahun 2021 Kota Parepare mengalami deflasi sebesar (-0,04) persen. Kelompok komoditas makanan, minuman dan tembakau mengalami penurunan harga sebesar (-0,49) persen. Pemerintah Kota Parepare tetap mengawasi dan melakukan upaya untuk stabilisasi harga pangan strategis. Pasar Murah saat ini adalah wujud kepedulian dan keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat dengan memberikan subsidi sebesar Rp.55.000 untuk beberapa komoditas. Kegiatan ini untuk membantu meringankan beban masyarakat khususnya pada beberapa komodititas pangan pokok dan menjadi upaya mengendalikan inflasi di Parepare.

Panduan Evaluasi Kinerja TPID 2018

Tidak lama lagi, Tim Pengendalian Inflasi akan menyelenggarakan evaluasi kinerja TPID. TPID dengan kinerja terbaik dan berprestasi akan menerima penghargaan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang dipimpin oleh Presiden. Evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan dibutuhkan sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Evaluasi kinerja TPID dimaksudkan untuk mengukur efektifitas koordinasi pengendalian inflasi daerah serta memberikan apresiasi atas peran aktif TPID dalam mengendalikan Inflasi dan menjaga stabilitas harga di wilayahnya. Simak video berikut mengenai tata cara dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan laporan evaluasi kinerja TPID. Selamat berjuang, TPID!