WhatsApp Image 2019-07-26 at 4.40.22 PM

Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2019

Rakornas TPID 2019: Inflasi Terjaga, Perekonomian Tumbuh Berkualitas

Jakarta, 25 Juli 2019

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional Tahun 2018 dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2019 kepada Wakil Presiden RI H.M. Jusuf Kalla yang datang mewakili Presiden RI. Laporan tersebut terdiri atas dua agenda, yaitu evaluasi terhadap pengendalian inflasi pada tahun lalu, dan bentuk tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo yang telah diberikan pada Rakornas sebelumnya.

Dalam sambutan yang disampaikannya pada Rakornas yang bertema “Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif” ini, Wapres Kalla mengatakan bahwa untuk mengukur kemajuan suatu bangsa ada beberapa tingkat indikator, yaitu PDB, inflasi, dan angka kemiskinan. Wapres mengibaratkan inflasi seperti tekanan darah, yang apabila terlalu tinggi akan bisa menyebabkan seseorang pingsan. Kalau dihubungkan dengan tingkat inflasi tinggi, maka saat itu rakyat akan menderita. Sebaliknya, kalau terjadi deflasi akan membuat ‘pusing’ juga, khususnya bagi pengusaha, karena harga barang akan stagnan dan akan merugikan mereka.

“Jadi harus ingat inflasi ini sebagai tekanan darah yang harus stabil (di tengah-tengah). Untuk itu, harus ada harmoni antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal pemerintah, dan kesempatan pengusaha untuk berusaha. Diperlukan peran pemimpin daerah untuk menjaga alur distribusi dari sentra produksi dan juga dari petani kepada konsumen, sehingga harga terjaga. Alurnya adalah jika pendapatan domestik bruto (PDB) naik dan inflasi terjaga, maka industri akan terus berjalan dan tingkat pengangguran bisa turun,” jelas Wapres Kalla.

Kemudian, Menko Perekonomian mengungkapkan dalam laporannya, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), koordinasi pengendalian inflasi diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan tugasnya, TPID berkoordinasi dengan TPIP.

TPIP diketuai oleh Menko Perekonomian dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), kemudian Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan berperan sebagai wakil ketua, dengan para anggota yang terdiri atas Menteri dan pimpinan lembaga terkait. Pada tingkat daerah, TPID Provinsi maupun TPID kabupaten/kota diketuai oleh Kepala Daerah.

“Sampai saat ini telah terbentuk TPID sebanyak 542 TPID yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia,” tutur Menko Darmin, dalam Rakornas Pengendalian Inflasi ke-10, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (25/7).

Evaluasi Inflasi 2018

Menko Darmin melanjutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 5,1% (year on year/yoy) pada 2018 dan sebesar 5,07% (yoy) pada triwulan pertama 2019. Pertumbuhan yang relatif tinggi tersebut diiringi dengan kualitas yang semakin membaik, sebagaimana tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, serta inflasi yang rendah dan stabil.

Realisasi Inflasi pada empat tahun terakhir dapat dijaga pada kisaran 3% dengan laju inflasi di 2018 sebesar 3,13% (yoy), dan inflasi di Juni 2019 sebesar 3,28% (yoy). Pencapaian tersebut masih dalam rentang sasaran nasional sebesar 3,5% dengan deviasi 1%.

Secara komponen pembentukannya, inflasi harga bergejolak, terutama pangan (volatile food) pada 2018 sebesar 3,39% (yoy), namun di Juni 2019 meningkat menjadi 4,91% (yoy). Sementara, inflasi inti masih terjaga dengan laju inflasi sebesar 3,07% (yoy) pada 2018  dan 3,25% (yoy) pada Juni 2019. Sebaliknya, inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price) menunjukkan penurunan signifikan dari 3,36% (yoy) pada 2018 menjadi 1,89% (yoy) di Juni 2019.

“Meskipun secara keseluruhan inflasi pada tahun lalu masih terjaga, namun secara spasial masih terdapat beberapa daerah yang realisasi inflasinya di luar atau di atas sasaran inflasi nasional. Untuk tingkat provinsi, terdapat lima provinsi yang berada di atas sasaran. Sedangkan, untuk tingkat kabupaten/kota, tercatat ada delapan kabupaten/kota yang berada di atas sasaran nasional dalam hal Indeks Harga Konsumen (IHK),” papar Menko Darmin.

Terjaganya realisasi inflasi pada 2018 tentu tak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan  pemerintah pusat dan daerah, serta BI, melalui implementasi “Strategi 4K”, yang terdiri atas keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. “Strategi 4K akan terus kami lanjutkan untuk menjaga capaian inflasi pada tahun ini dengan fokus utama kepada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi,” imbuh Menko Darmin.

Ke depan, pemerintah daerah (pemda) diharapkan dapat mengoptimalkan infrastruktur yang telah dibangun, serta melakukan berbagai inovasi untuk mengendalikan inflasi. Contohnya dengan membangun jalan provinsi, kabupaten atau desa yang terkoneksi dengan jalan tol, sehingga pusat produksi dapat terhubung langsung ke pasar tujuan.

Selanjutnya, sebagai upaya lain yang dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan, pemda pun harus mampu membangun pasar-pasar pengumpul, menyediakan transportasi barang, memanfaatkan platform e-commerce, dan menjalankan sistem pergudangan berbasis teknologi informasi (TI).

Tindak Lanjut Arahan Presiden RI

Menko Perekonomian juga menjelaskan beberapa arahan Presiden RI pada Rakornas 2018, yakni antara lain: (1) Seluruh kepala daerah dan pimpinan kementerian/lembaga (K/L) diminta untuk benar-benar memperhatikan pertumbuhan dan indikasi tekanan inflasi, serta mempermudah dan membuka investasi yang berorientasi ekspor; (2) Kepala daerah harus memperhatikan pengendalian inflasi dari sisi pasokan pangan, distribusi, dan infrastruktur; (3) Aparat penegak hukum diharapkan turut andil dalam menjaga mekanisme pasar; dan (4) Pentingnya komunikasi antar daerah dalam mendorong perdagangan antar daerah.

Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, TPIP dan TPID telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1.  Menyusun program kerja koordinasi pengendalian inflasi nasional 2019, serta menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2019-2021. Peta Jalan Pengendalian Inflasi tersebut juga dibuat oleh seluruh TPID Provinsi.

2.  Mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mendorong daya saing dan investasi, seperti mempermudah perizinan melalui Online Single Submission (OSS), memberikan insentif fiskal, mengembangkan industri berorientasi ekspor, mendorong peningkatan masuknya investasi ke daerah, dan juga penciptaan skema baru Kredit Usaha Rakyat (KUR) pariwisata.

3.  Membangun pasar induk beras dan sarana konektivitasnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Pembangunan pasar tersebut akan terus dilanjutkan ke depannya.

4.  Membentuk Satgas Pangan yang di dalamnya terdapat unsur penegak hukum. Secara umum, Satgas ini telah berkoordinasi dengan TPID, utamanya pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); dan

5.  Beberapa TPID juga telah menginisiasi pembangunan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). PIHPS nasional saat ini juga sedang mengembangkan data pasokan untuk tingkat nasional.

Penghargaan TPID

Seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam Rakornas kali juga diserahkan TPID Awards 2018. Penghargaan ini diberikan kepada TPID tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota IHK, dan Kabupaten/Kota Non IHK di lima wilayah yaitu: Sumatera; Jawa-Bali; Kalimantan; Sulawesi; serta Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. TPID Award ditujukan untuk memberikan motivasi sekaligus apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai telah berhasil dalam pengendalian inflasi di 2018.

Berikut ini daerah-daerah peraih TPID terbaik dan berprestasi dari lima wilayah:

TPID Provinsi:

Wilayah Sumatera: Provinsi Bengkulu

Wilayah Jawa-Bali: TPID Privinsi DKI Jakarta

Wilayah Kalimantan: TPID Provinis Kalimantan Timur

Wilayah Sulawesi: TPID Provinsi Gorontalo

Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua: TPID Provinsi Nusa Tenggara Barat

TPID Kabupaten/Kota IHK:

Wilayah Sumatera: TPID Kota Tanjung Pinang

Wilayah Jawa-Bali: TPID Kota Kediri

Wilayah Kalimantan: TPID Kota Samarinda

Wilayah Sulawesi: TPID Kota Palopo

Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua: TPID Kota Mataram

TPID Kabupaten/Kota Non IHK:

Wilayah Sumatera: TPID Kabupaten Deli Serdang

Wilayah Jawa-Bali: TPID Kabupaten Badung

Wilayah Kalimantan: TPID Kabupaten Mahakam Ulu

Wilayah Sulawesi: TPID Kabupaten Pohuwato

Wilayah  Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua: TPID Kabupaten Lombok Barat. Turut hadir dalam acara ini adalah Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Para Menteri Kabinet Kerja, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Dewan Gubernur BI, Gubernur dan Bupati/Walikota daerah seluruh Indonesia.

Kontributor: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

DSCF5282 (1)

Pemerintah dan Bank Indonesia Pastikan Inflasi 2019 Terjaga di Kisaran 3,5%

Pemerintah dan Bank Indonesia kembali menyelenggarakan pertemuan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Semester II untuk memastikan tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2019 tetap berada dalam kisaran sasaran 3,5%±1%.

“Realisasi inflasi selama semester I-2019 terjaga pada tingkat 3,28% (yoy) dan 2,05% (ytd), atau masih terkendali sesuai dengan target sasaran tahun 2019. Secara spasial, inflasi daerah juga terkendali,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin High Level Meeting TPIP, Rabu (10/7), di Jakarta.

Terjaganya realisasi inflasi semester I-2019, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah sejalan dengan konsistensi seluruh elemen Tim Pengendalian Inflasi Nasional, yaitu TPIP, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota dalam menjalankan strategi kebijakan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif) serta mengimplementasikan Peta jalan Pengendalian Inflasi tahun 2019-2021.

“Serangkaian kebijakan penurunan tarif angkutan udara juga telah memberikan kontribusi terjaganya inflasi dalam periode Ramadhan dan Lebaran 2019 dan semester I-2019,” kata Menko Darmin.

Lebih lanjut Menko Darmin menjelaskan, ke depan, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menginventarisasi beberapa tantangan dalam rangka pencapaian sasaran inflasi 2019, antara lain potensi kemarau panjang dan tantangan menjaga ketersediaan pangan pokok antar waktu dan antar wilayah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga realisasi inflasi kelompok harga bergejolak (volatile food) maksimal pada level 5% (yoy) dan menjalankan kebijakan utama 4K.

Selain itu, Dalam jangka panjang, HLM juga menyepakati pentingnya penciptaan ekosistem yang mendukung terwujudnya ketersediaan pangan pokok antar waktu dan antar wilayah.

“Kebijakan mendorong hilirisasi produk pertanian, perbaikan sistem logistik, peningkatan produktivitas pertanian, penerapan sistem cluster di sektor pertanian perlu disinergikan dengan segenap pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah,” tutur Menko Darmin.

Dalam rangka memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah, TPIP dalam waktu dekat juga akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2019 yang mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif” yang rencananya akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

“Langkah-langkah tersebut diyakini akan terus memperkuat kualitas koordinasi pengendalian inflasi, dan mendukung sinergi kebijakan moneter dan fiskal dalam mengelola kondisi makroekonomi yang sehat serta kebijakan-kebijakan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang memperbaiki konektivitas dan kelancaran distribusi,” tegas Menko Darmin.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto, Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Budi Waseso, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Kontributor: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Panduan Evaluasi Kinerja TPID 2018

Tidak lama lagi, Tim Pengendalian Inflasi akan menyelenggarakan evaluasi kinerja TPID. TPID dengan kinerja terbaik dan berprestasi akan menerima penghargaan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang dipimpin oleh Presiden. Evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan dibutuhkan sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Evaluasi kinerja TPID dimaksudkan untuk mengukur efektifitas koordinasi pengendalian inflasi daerah serta memberikan apresiasi atas peran aktif TPID dalam mengendalikan Inflasi dan menjaga stabilitas harga di wilayahnya. Simak video berikut mengenai tata cara dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan laporan evaluasi kinerja TPID. Selamat berjuang, TPID!

Penyusunan Panduan CPPD di Yogyakarta

Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Panduan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Salah satu program kerja TPIP tahun 2019 adalah penyusunan panduan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.  Dalam rangka penyusunan panduan tersebut, Pokja Pusat TPIP melaksanakan FGD bersama TPID Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman di Jogjakarta (19/02) untuk sharing knowledge terkait pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) maupun Cadangan Pangan Masyarakat (Lumpung Pangan Masyarakat, LPM).

Penyusunan panduan CPPD merupakan salah satu langkah strategis untuk mendukung upaya menjaga inflasi 2019 agar tetap berada dalam kisaran sasarannya 3,5%±1%. Salah satunya dalam menjaga inflasi volatile food maksimal di kisaran 4-5% dengan memastikan kecukupan pasokan pangan, kelancaran distribusi kebutuhan bahan pokok serta melaksanakan operasi pasar bahan pokok secara terukur di seluruh wilayah. Beberapa hal yang melatarbelakangi penyusunan panduan CPPD antara lain:

  1. Volatilitas inflasi pangan yang berpotensi menekan inflasi umum;
  2. Anggaran stabilisasi harga Pemerintah Pusat yang relatif terbatas sedangkan anggaran transfer ke daerah dengan tren yang meningkat dapat digunakan untuk stabilisasi harga;
  3. Arahan presiden dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2017 untuk mendukung pengendalian harga melalui alokasi anggaran yang memadai salah satunya penganggaran CPPD;
  4. Belum semua daerah menganggarkan CPPD karena kendala seperti komitmen Kepala Daerah serta risiko administratif;
  5. Karakteristik masalah pangan di tiap daerah yang berbeda membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat baik dilakukan oleh Pemerintah pusat di pemerintah daerah.

Bagi daerah, tujuan dari CPPD sendiri adalah menjaga ketersediaan pangan untuk membantu masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat pangan, misalnya: bencana alam, rawan pangan akibat puso, gejolak harga, kelangkaan pangan sehingga kebutuhan pangan bagi masyarakat selalu terjamin. CPPD biasanya dalam bentuk beras, sehingga lebih sering dikenal dengan Cadangan Beras Pemerintah Daerah atau CBPD. Dalam penghitungan jumlah CBPD, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018.

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Permentan  tersebut, Pemprov DIY sudah membuat Peraturan Daerah no 4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan . Perda ini juga diperjelas dengan terbitnya Instruksi Gubernur DIY nomor 2/INSTR/2018 yang mengharuskan pemkab/kota harus menyediakan jumlah cadangan pangan tiap daerah khususnya untuk komoditas beras.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mulai melakukan pengadaan CBPD sejak tahun 2012, yaitu saat adanya Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan. Pada tahun 2019, Pemprov Jawa Tengah telah membuat rencana pengadaan CBPP. Berdasarkan Permentan No. 11 Tahun 2018, CBPP Jateng seharusnya berjumlah 3.250 ton. Tetapi hingga saat ini baru tersedia ±335 ton GKG atau setara ±200 ton beras (6,15%). Sebelumnya, pengadaan dan pengelolaan ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan, namun sejak awal 2019 ini, pengadaan beras dan gabah sudah beralih dan diserahkan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dalam Permentan No 11 tahun 2018 menargetkan cadangan pangan nasional yang ideal sebesar 20% dari jumlah produksi nasional yang dikelola oleh pemerintah. Masyarakat sendiri juga dilibatkan dalam pencadangan pangan daerah dengan membentuk Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Sejak tahun 2013-2019, Jawa Tengah sudah berdiri 265 unit LPM tersebar di 29 kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah yang pembentukannya dibiayai oleh APBD. Sementara itu, terdapat 252 unit LPM tersebar di 29 kabupaten/kota yang pembentukannya dibiayai oleh APBN.

LPM inipun dirasa lebih efektif menyelesaikan masalah pada saat terjadi keadaan darurat seperti bencana. “ Pada saat masyarakat membutuhkan, cadangan pangan yang ada di Lumbung Pangan Masyarakat dapat langsung diakses. Berbeda jika harus menunggu dari CPPD Pemprov misalnya, akan lama, karena membutuhkan birokrasi”, kata Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Jateng, Rahmat Budi Saputra. Sementara ini,  CPPD hanya sebatas pada komoditas beras dan gabah tetapi tidak menutup kemungkinan adanya inovasi untuk penyimpanan pencadangan pangan bagi komoditas lain selain beras dan gabah, tentunya dengan memperhatikan tempat penyimpanan dan lama daya simpan komoditas tersebut.

Pemerintah dan Bank Indonesia Sepakati Tiga Langkah Strategis Jaga Inflasi

 

Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat mengambil tiga langkah strategis untuk menjaga tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap berada dalam kisaran 3,5%±1% sesuai sasaran tahun 2019. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi antar pimpinan lembaga dan kementerian yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada 29 Januari 2019 di Jakarta.

Tiga langkah strategis tersebut antara lain:

  1. Menjaga inflasi dalam kisaran sasaran, terutama ditopang pengendalian inflasi volatile food maksimal di kisaran 4-5%. Strategi ini dilakukan melalui empat kebijakan utama (4K) terkait Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Merujuk pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021, kebijakan ini ditempuh dengan memberikan prioritas kepada Ketersediaan Pasokan dan kelancaran distribusi, yang didukung oleh ekosistem yang lebih kondusif serta ketersediaan data yang akurat.
  2. Memperkuat pelaksanaanPeta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021dengan juga menempuh pelaksanaanPeta Jalan Pengendalian Inflasi di tingkat Provinsi.
  3. Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi pada bulan Juli 2019 dengan tema “Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif”. Rakornas selanjutnya akanditindaklanjuti oleh Rakorpusda Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah ini diyakini akan memperkuat pengendalian inflasi, dimana pada 2018 inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) juga terkendali pada level 3,13% dan berada dalam kisaran sasarannya, yakni 3,5%±1%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, perkembangan ini sangat positif mengingat hal ini merupakan pencapaian sasaran inflasi selama empat tahun berturut-turut.

“Pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi kebijakan moneter dan fiskal dalam mengelola kondisi makroekonomi yang sehat serta kebijakan struktural, termasuk pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang memperbaiki konektivitas dan kelancaran distribusi,” kata Menko Darmin.

Ke depan, Pemerintah di tingkat pusat dan daerah serta Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna terus membawa inflasi dalam tren menurun dalam kisaran 3%±1% pada 2020 dan 2021 sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto, Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Budi Waseso, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Kontributor: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Two White Garlics by Isabella Mendes

Klaster Bawang Putih: Upaya Redam Inflasi

Menimbang bawang putih masih menjadi 5 besar komoditas penyumbang inflasi di Jawa Tengah, maka Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bersama SKPD anggota TPID Provinsi Jawa Tengah menginisiasi “Program Klaster Pengendalian Inflasi Komoditas Bawang Putih” di 8 (delapan) kabupaten, yaitu Temanggung, Magelang, Karanganyar, Tegal, Pekalongan, Batang, Purbalingga dan Banjarnegara. Kegiatan yang ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Bank Indonesia dengan Kepala Daerah dan SKPD/Instansi terkait dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2016 dan disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Bp. Ganjar Pranowo. Hal ini merupakan salah satu implementasi dari program “Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat” yang dicanangkan oleh Presiden RI, Bp. Joko Widodo, pada 11 April 2016 di Brebes.
Di era tahun 80-an, Jawa Tengah pernah menjadi sentra bawang putih nasional, namun akibat pemberlakuan ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) yang menghapuskan tarif bea masuk impor, menyebabkan hampir 95% kebutuhan bawang putih lokal dipenuhi melalui impor. Karena itu, dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar seluruh elemen masyarakat dan lembaga guna mengembalikan kejayaan bawang putih lokal.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah selaku Wakil Ketua TPID Jawa Tengah, Bp. Iskandar Simorangkir, menyampaikan bahwa inisiasi program pengendalian klaster pengendalian inflasi bawang putih ini merupakan wujud nyata dalam upaya mencapai inflasi yang rendah dan stabil di Jawa Tengah.
Di akhir acara dicanangkan Gerakan Aku Cinta Bawang Putih Lokal sebagai upaya untuk meningkatkan konsumsi bawang putih lokal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani serta menjadikan bawang putih lokal berjaya kembali di negeri sendiri. Provinsi Jawa Tengah siap menjadi produsen bawang putih terbesar di Indonesia, yang akan mendorong dan membangkitkan produsen bawang putih dari daerah lainnya di wilayah Indonesia.

Foto Pengendalian Inflasi 2

Siaran Pers Rakornas VII TPID 2016

Rakornas TPID 2016 yang ketujuh kali ini, diselenggarakan di Grand Sahid Sudirman pada Kamis 4 Agustus 2016. Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri, yang bertemakan “Memperkuat Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Guna Mempercepat Pembangunan infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga Pangan”. Hadir pula para Menteri serta pimpinan dan lembaga, Panglima TNI, dan Kapolri. Rakornas VII TPID kali ini diikuti 489 TPID dari 34 Provinsi dan 455 kabupaten/kota.

Secara khusus kali ini Presiden menyampaikan bahwa pentingnya pengendalian inflasi sebagai tumpuan perekonomian, disamping pertumbuhan ekonomi. Presiden meminta baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, secara rutin melakukan pemeriksaan pasokan bahan pokok di gudang penyimpanan. Presiden juga meminta untuk memastikan transportasi di daerah maupun antardaerah harus selalu lancar. Juga mengenai distribusi barang.

Sambutan pertama datang dari Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, menyampaikan secara keseluruhan tindak lanjut arahan Presiden RI pada Rakornas TPID tahun lalu. Tindak lanjut berupa peningkatan jumlah TPID bagi daerah yang belum memiliki TPID, Presiden menegaskan untuk segera membangun TPID. Penyusunan roadmap pengendalian inflasi baik tingkat pusat juga daerah. Revitalisasi bulog perpres no 48 tahun 2016, penugasan perum bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional.

“Tren penurunan inflasi berlanjut sampai Juli 2017, inflasi di harga mencapai 1,76% (yoy). Inflasi di ramadhan dan lebaran masih cukup terkendali, 0,66% (mtm). Lebih rendah daripada lima tahun terakhir dalam periode yang sama.” Lanjut Agus Martowardojo.

Dalam Rakornas TPID VII ini, Presiden juga menyampaikan apresiasi atas kinerja pemerintah pusat maupun daerah dalam pengendalian inflasi. Disaat yang sama, Presiden memberikan penghargaan TPID Terbaik dan Berprestasi kepada daerah dengan kinerja terbaik ditahun 2015. Penghargaan TPID Terbaik diterima oleh TPID Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Kota Padang, Kota Jember dan Kota Samarinda. Sedangkan peraih TPID Berprestasi adalah Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Polewali Mandar. Dalam Rakornas TPID VII juga terdapat katagori baru yaitu TPID Inovatif sebagai apresiasi bagi daerah yang memiliki program pengendalian inflasi yang inovatif. Penghargaan TPID Inovatif diserahkan oleh Menko Perekonomian dan Menteri Dalam Negeri. Daerah yang mendapat penghargaan TPID Inovatif adalah Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Gorontalo, Kota Medan, Kota Surakarta dan Kota Balikpapan. (Ekon)

Tekan Inflasi, Pemkot Kotamobagu Akan Gelar Pasar Murah

Bank Indonesia memprediksikan inflasi akhir Juni 2015 akan mencapai 0,66% secara month to month seiring masih tingginya tekanan dari volatilitas makanan.

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo mengatakan hingga akhir tahun ini, laju inflasi hingga Juni 2015 bisa mencapai 7,4% secara year on year dan kondisi tersebut bisa kemungkinan bakal berubah mengingat adanya efek el nino.

“Inflasi minggu kedua Juni sudah 0,44%, kalau satu bulan ini bisa capai 0,66%,” ungkapnya, Jumat (19/6/2015).

Agus menuturkan komoditas yang juga berpotensi menyumpang peningkatan inflasi adalah daging ayam ras, telur ayam, cabai, bawang merah dan jenis makanan lainnya. Namun, dia mengklaim kalau target inflasi 4% plus minus 1% pada tahun ini bisa tercapai.

Sebelumnya, tekanan inflasi pada Mei 2015 meningkat didorong oleh gejolak harga bahan makanan. Badan Pusat Statistik merilis laju inflasi IHK Mei 2015 tercatat sebesar 0,5% m-t-m atau 7,15% y-o-y, lebih tinggi dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,36% m-t-m atau 6,79% y-o-y, terutama disebabkan oleh peningkatan inflasi bahan makanan bergejolak (volatile food).

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menuturkan peningkatan inflasi volatile food disebabkan oleh berkurangnya pasokan, terutama akibat gangguan cuaca. Menurutnya, tekanan inflasi juga terjadi pada kelompok harga barang yang dikendalikan oleh pemerintah (administered prices), terutama didorong oleh kenaikan tarif listrik dan tarif angkutan udara.

Tirta menuturkan BI bakal terus mencermati risiko yang memengaruhi inflasi, khususnya perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar, penyesuaian administered prices, faktor musiman selama Ramadhan dan menjelang Lebaran, serta gejolak harga pangan terkait dengan kemungkinan terjadinya El Nino.

Untuk mengendalikan inflasi, katanya, BI akan terus memperkuat koordinasi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah, melalui forum tim pengendalian inflasi (TPI) dan kelompok kerja nasional tim pengendalian inflasi paerah (Pokjanas TPID), terutama dengan memastikan kecukupan pasokan.

 

“lokasi –lokasi yang akan di pantau, pasar, SPBU, serta gudang bahan-bahan kebutuhan pokok, untuk mencegah aksi penimbunan barang yang biasanya dilakukan oleh para spekulan untuk mengambil keuntungan pribadi. Ketika permintaan tinggi, dengan stok barang di pasar sangat terbatas, akan memicu harga melonjak tinggi. Dampaknya jelas akan meningkatkan Inflasi. Makanya perlu di pantau,” Tambah Wawali Kotamobagu, Jainuddin Damopolii..

Bahkan lebih lanjut lagi Jainuddin, menambahkan bahwa, untuk menekan meningkatnya angka inflasi, Pemerintah akan melaksanakan operasi pasar murah, yang tujuannya membantu masyrakat, serta menekan naiknya harga bahan pokok. “Guna mengantisipasi meningkatnya angka inflasi, maka, kami Pemerintah Kotamobagu, juga kan melaksanakan operasi pasar murah,” Ucap Jainudin.

Sebagai Infromasi, saat ini telah terbentuk 93 TPID di 33 provinsi yang mencerminkan semakin tingginya kesadaran daerah terhadap implikasi inflasi bagi kegiatan pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pokjanas TPID berperan dalam mengkoordinasikan sekaligus mengarahkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TPID dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Selain itu, Pokjanas TPID dibangun sebagai sarana untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah yang memerlukan kebijakan pemerintah pusat. Berbagai rekomendasi pengendalian harga yang dihasilkan TPID dinilai sedikit banyak telah membantu pemangku kepentingan di daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengendalian harga.

Cegah Inflasi, TPID Lumajang Perluas Jaringan Kerjasama

LUMAJANG –Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lumajang akan  memperluas jejaring kerjasama antar-daerah dan kerjasama internasional yang sebelumnya sudah diarahkan oleh Pemkab Lumajang.
”Kami akan memperluas kerjasama dengan daerah lain untuk mencegah kenaikan inflasi,” kata Sekkab Lumajang, Drs Mas’udi, Jumat (29/4).
Dikatakan pula, karena banyaknya program kerja dalam roadmap 2016, perlu disusun prioritas program yang menjadi program kerja unggulan tahun 2016.
“Dalam penyusunan prioritas harus memperhatikan faktor resiko inflasi dan karakteristik inflasi Kabupaten Lumajang, serta faktor-faktor penting lainnya yang menjadi concern Pemkab Lumajang,” katanya.
Selain itu, TPID juga mengusulkan agar pasar Agro Senduro sebagai sub terminal Pasar Agro Surabaya, melalui penguatan peran Pasar Agro Senduro untuk meningkatkan peran Pasar Agro menjadi pusat produk unggulan dalam bentuk olahan di tahun 2016.
“Juga melakukan review analisa pengembangan kawasan Agropolitan di tahun 2017,” ujarnya.
Mas’udi juga mengtakan, perlu dilakukan Capacity Building TPID Lumajang melalui sosialisasi bantuan teknis dan studi banding ke TPID terbaik, yang difasilitasi Bank Indonesia. “Kita bisa mengambil contoh keberhasilan dari kota lain,”ungkapnya.
Sedangkan Bupati Lumajang, Drs As’at MAg menyampaikan apresiasi positif dan bangga terhadap kerja keras TPID, hingga mampu menjadi nominator TPID Nasional tahun 2015.
“Komoditi unggulan harus tetap dijaga tersediaannya. Misalnya, komoditi Pisang Agung sebagai ikon Kabupaten Lumajang, diharapkan terjaga ketersediaan dan stabilitas harganya. Selain itu, Pisang Mas Kirana sebagai komoditi unggulan, hendaknya juga terjaga ketersediaan dan stabilitas harganya,” katanya.
Bupati juga mengajak masyarakat untuk terbiasa mengonsumsi beras organik dan mengubah pola piker yang menganggap bahwa beras organik adalah beras orang elit. “Ini harus  dapat diubah, dengan pengembangan produksi pupuk organik sehingga mudah didapatkan dan dengan harga yang terjangkau,” pintanya. (bm)

Ulas Inflasi Daerah, TPID Gelar Rakorwil Kota Madiun

Untuk mengulas perkembangan pengendalian inflasi daerah, kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri gelar Rakorwil Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Wilayah Karesidenan Kediri dan Madiun di Kota Madiun.
Rakorwil bertema ‘Menjaga Stabilitas Harga Pangan’ tersebut dihadiri perwakilan 3  TPID kota dan 10  TPID kabupaten. Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BI Kediri Djoko Raharto, menyampaikan bahwa di tengah perekonomian yang melemah, maka pengendalian inflasi khususnya bahan pangan jadi sangat penting.
Selain itu, stabilitas harga juga sangat penting karena inflasi menjadi salah satu komponen dalam penghitungan bunga dan kenaikan UMP, artinya besar kecilnya inflasi akan turut berkontribusi terhadap daya saing ekonomi suatu daerah.
Oleh karena itu, TPID harus menjadi garda terdepan pengendalian inflasi. Sementara itu, Ketua Tim Teknis Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID Dr Edi Prio Pambudi menegaskan bahwa pengendalian inflasi memerlukan sinergi kebijakan antar lembaga. (bm)