TPID Kabupaten Sumbawa Terapkan Inovasi Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi (SIANDINI)

Bisakah Daerah Non IHK menentukan kebijakan dan langkah untuk mengatasi permasalahan inflasi? Bisa saja, namun langkah dan kebijakan yang diambil belum tentu rasional dan komprehensif. Mengapa? Karena angka inflasi yang dihasilkan di wilayah IHK belum tentu mewakili kondisi mikro yang ada di wilayah Non IHK. Pasti ada gap antara yang IHK dan Non IHK. Karena angka inflasi yang dihasilkan oleh BPS bersifat makro. Jika hasil pengukuran secara makro dijadikan dasar oleh daerah Non IHK dalam mengambil keputusan langkah dan regulasi daerah, tentu saja regulator daerah mengalami kesulitan menerjemahkannya ke kondisi mikro daerah tersebut. Artinya, terjadi bias informasi untuk mengambil kebijakan pengendalian inflasi. Jika terjadi bias informasi, maka regulasi dan langkah-langkah pengendalian inflasi juga akan bias. Tidak komprehensif, bias solusi, tidak tepat sasaran, tidak tepat guna, dan tidak tepat waktu. Permasalahan tidak diselesaikan pada akar masalahnya.

Narasi di atas dirasakan dan menjadi kegelisahan TPID Kabupaten Sumbawa yang merupakan wilayah Non IHK. Kegelisahan karena kegamangan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang tidak memiliki landasan data dan informasi yang akurat dalam mewakili kondisi mikro perekonomian masyarakat serta merepresentasikan harga-harga barang kebutuhan pokok dan penting yang beredar di tengah masyarakat.

Beranjak dari kegamangan tersebut, TPID Kabupaten Sumbawa melalui Bagian Perekonomian, menyusun sebuah sistem pendukung keputusan atau decisions support system (DSS). DSS ini diberi nama Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi atau SIANDINI. Kini, TPID Kabupaten Sumbawa memiliki Sistem Peringatan Dini Inflasi untuk memastikan keputusan yang diambil oleh Bupati Sumbawa tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu.

SIANDINI mengorganisasikan dan mengolah info harga pasar secara berkala, mengolah data sejak tahun 2013 sampai harga terkini dari pasar di Sumbawa Besar dan dibangun dalam satu sistem informasi berbasis web. Kedepannya, SIANDINI akan dikembangkan menjadi aplikasi berbasis Android dan IOS agar peringatan dini inflasi bisa ada dalam genggaman. SIANDINI yang bisa diakses melalui www.siandini.sumbawakab.go.id menjalankan fungsi sebagai sistem pendukung keputusan atau Decisions Support System (DSS) bagi TPID Kabupaten Sumbawa dengan fokus mewujudkan tata kelola berkinerja tinggi karena akan mensinergikan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengendalikan inflasi agar rendah dan stabil. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bisa diwujudkan.

SIANDINI bisa menjadi DSS dengan 5 (lima) tahap arus informasi yaitu:

  1. Survey data harga berkala di pasar tradisional, kemudian surveyor input data secara elektronik.
  2. Pengolahan data otomatis. Data diolah dan dianalisis dalam SIANDINI dan menghasilkan 4 (empat) keluaran, yaitu:
    1. Laporan Tabel;
    2. Laporan Grafik;
    3. Analisa Tren; dan
    4. Pola Inflasi Daerah beserta alternatif strategi;
  3. Tim Pemantau dan Analisa Perkembangan Harga (TPAPH) yang ditetapkan oleh Bupati merumuskan penyebab dan risiko inflasi serta menyusun rekomendasi kebijakan.
  4. Rapat TPID atau Forum Pengambil Keputusan, yaitu TPID membahas rekomendasi dari Tim TPAPH dan memutuskan sebagai Keputusan Rakor TPID.
  5. Penyusunan regulasi daerah untuk memastikan sinergitas kerja, perencanaan pembangunan dan penganggaran yang dibutuhkan.

Kedepan, SIANDINI akan terus ditingkatkan dan dikembangkan. Target tahun 2019 adalah mensistematiskan DSS dari tingkat petani, rantai distribusi, stok untuk mengendalikan inflasi secara menyeluruh dari hulu sampai hilir yang akan melibatkan seluruh pihak dalam rantai distribusi dan rantai produksi.

Kontributor: TPID Kabupaten Sumbawa

Bupati Cilacap Launching Toko TPID untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji melaunching secara simbolis  Toko TPID di pasar Sidadadi Sakalputung Cilacap, Senin (31/12). Dengan Launching tersebut Toko TPID di dua pasar lainnya yakni Pasar Gede dan Tanjung Sari juga mulai beroperasi. Toko TPID merupakan kerjasama antara Tim Pengendali Inflasi Daerah/TPID Kabupaten Cilacap dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Purwokerto.

Launching Toko TPID dihadiri Kepala BI Kantor Perwakilan Purwokerto, Agus Chusaini, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Cilacap, Dian Arinda Murni, serta sejumlah pejabat dijajaran Pemkab Cilacap.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menyampaikan, Kabupaten Cilacap merupakan salah satu lumbung produksi padi di Jawa Tengah. Setiap tahunnya produksi beras di Kabupaten Cilacap mengalami surplus. Namun demikian, harga beras di Cilacap masih mengalami fluktuatif, sehingga TPID melakukan upaya stabilisasi harga, salah satunya dengan membuka toko TPID yang menjual komoditi beras.

Menurut Bupati, apabila toko TPID bisa berjalan dengan sukses, maka diharapkan langkah serupa juga dapat diterapkan untuk komoditas lainnya.

Kepala BI Kantor Perwakilan Purwokerto, Agus Chusaini dalam kesempatan yang sama menjelaskan, peluncuran Toko TPID akan memberi ruang gerak yang lebih jauh kepada pemerintah. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai otoritas pengendali semata, tetapi sekaligus bertindak sebagai pelaku. BI akan mengevaluasi evektivitas program ini pada satu bulan pertama. Toko TPID ini merupakan role model pertama. Kalau hasilnya efektif, maka kedepan akan kita replikasi untuk komoditas lainnya, ujar Agus.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Cilacap, Umar Said menjelaskan, untuk tahap awal Toko TPID memasok 30 ton beras kualitas medium. Beras tersebut dijual seharga Rp 47.500 dalam kemasan 5 kg, di sekitar 20 Toko TPID di tiga pasar wilayah eks Kotip Cilacap.

Menurut Umat, salah satu fungsi dari Toko TPID adalah untuk menstabilkan harga. Kalau terjadi kenaikan harga beras, maka TPID akan menggelotorkan komoditi beras ke pasar.

Beras yang dijual di Toko TPID merupakan produksi petani lokal yang dipasok dari Gapoktan. Apabila sebelumnya komoditas tersebut didistribusikan ke sejumlah kota besar, kali ini pasokannya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.

Kontributor: TPID Cilacap

TPID Majene – TPID Blitar Penjajakan Kerjasama Perdagangan Antar Daerah Terkait Komoditi Telur Jagung

Bupati Blitar memboyong puluhan pejabat lingkup pemerintah Blitar ke kabupaten Majene selama dua hari (6-7,Desember). Kunjungan balasan tersebut, menindak lanjuti kerjasama perdagangan antar daerah/wilayah sekaitan dengan komoditi telur dan jagung. Bupati Blitar Rijanto di dampingi Sekertaris Kabupaten Blitar, Perwakilan Kapolres Blitar, yang mewakili Kepala Perwakilan Bank Indoensia KPW Kediri Jawa Timur, serta Jajaran Pengurus Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kab Blitar

Rombongan tersebut di sambut oleh Bupati Majene beserta pejabat lain, di rumah jabatan pada 6 Desember kemudian dilanjutkan dengan malam ramah tamah sekaligus menggelar Rapat Koordinasi TPID Majene – Blitar di pendopo Rujab.

Bupati Blitar Rijanto mengatakan, daerahnya merupakan penghasil telur yang besar dan turut menyuplai kebutuhan secara nasional. Dengan Jumlah kurang lebih 4000 peternak ayam (petelor) telah menghasilkan 450 ton telur. Hanya saja kata Rijanto para peternak terus mengeluh karna harga yang tidak stabil dan bahkan cenderung menurun. Bukan hanya itu saja, persoalan pakan ayam dalam hal ini jagung tidak mampu mengcover kebutuhan para peternak. Padahal untuk mengantisipasi hal tersebut, pemda Blitar telah mencari solusi ke daerah lain, seperti Tasikmalaya, Probolinggo dan Kediri namun hal tersebut masih belum cukup.” Untuk itu kami datang kesini kami dengar Majene  penghasil  jagung yang luar biasa,  komunikasi akan kita jalin bersama para petani Majene, Koperasi yang akan di tindak lanjuti baik dalam kerjasama  b to b, g to g, jika Majene membutuhkan suplai telor akan ada kesepakatan khususnya terkait harga “ terang Rudiyanto.

Bupati Majene Fahmi Massiara yang memberikan sambutanya, turut menyambut baik jalinan kerjasama tersebut. Ia menjelaskan Majene mampu menyediakan pasar yang cukup menjanjikan untuk tingkat konsumen telur. Apalagi telur telah menjadi hidangan wajib pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Khususnya pada waktu-waktu perayaan Maulid seperti sekarang ini. “ kami yakin kerja sama ini akan menguntungkan kedua bela pihak, saat Maulid Nabi bukan hanya permintaan telur yang tinggi tapi masa menggelar Maulid juga cukup panjang bahkan 3 bulan berjalan” terang Fahmi.

Sementara dari sisi pakan, perkembangan luas lahan dan produksi jagung sebesar 7.313 ton dengan luas panen 1.152 ha. Pada tahun 2018 dilakukan penambahan luasan menjadi 3,776 ha dengan target produksi pada tahun 2018 sebesar 10.092 ton. “ maka itu kami optimis mampu menjadi salah satu penyedia suplay pakan ayam petelur di wilayah kabupaten Blitar” ungkap Fahmi.

Hadir dalam acara tersebut , Wakil Bupati Majene, Wakil Ketua DPRD Majene, Sekertaris Daerah Kab Majene, Unsur Forkopimda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia KPW Sulawesi Barat, Staf Ahli Bupati, Para Asisten, jajaran Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Majene, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK, Ketua Dharmawanita Persatuan Majene Kepala BPS Majene, Kepala Bulog, Kelompok Tani Komoditas Jagung Kab Majene.

Kontributor: TPID Kab. Majene

Close-up Photography of Green Leafed Plant by icon0.com

Bungo Berkebun Gelar Panen Keceriaan Harvest and Kitchen

Bungo Berkebun bersama Komunitas Hijau yang tergabung dalam Tangan Ijau melaksanakan Panen Kecerian Senin, 12/12 di Kebun Rambai Sei. Kerjan. Hadir pada kesempatan panen tersebut Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bungo, Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman, dan Warga RW 11 Sei. Kerjan.

Wali Kebun Rambai Ardiansyah mengungkapkan HARVEST AND KITCHEN atau Panen Raya Perdana Bungo Berkebun bisa berjalan dengan banyaknya keseruan. Acara ini dibuka dengan panen sayuran bersama pengunjung yang datang, memasak hasil panen lalu ditutup dengan makan bersama. Gelak tawa dan interaksi erat antar pengunjung dan anggota berkebun mewarnai panen raya tsb. Pengunjung juga diajak bersentuhan dengan alam, mengenal lebih dekat sayuran/makanan sehat, berbagi ilmu bertanam dan kebahagiaan mencicipi makanan sehat.

 

“Terimakasih ya sudah berbagi kebahagiaan hari ini. Berarti misi kita untuk Panen Keceriaan hari ini berhasil. Ayo sebarkan semangat hidup sehat dan bercocok tanam dirumah,” Rajab Sihotang (Koordinator Bungo Berkebun)

Tentu semua ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, diantaranya Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo khususnya Bidang Pertamanan, bapak H. Firson Ediwarta, ST., M.Si yang telah mendukung penuh kegiatan Bungo Berkebun. Pada kesempatan Panen Keceriaan ini, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo diwakili oleh Kepala Bidang Pertamanan hadir memberikan sambutan dan bantuan.

Dalam sambutannya Kabid Taman menyampaikan sejak awal DPPK berkomitmen mendukung kegiatan khususnya mengenai penghijauan. Jika Bungo Berkebun membutuhkan bantuan Bidang Taman siap memberikan bantuan. Direncanakan pada 19 Desember 2016 mendatang Bungo Berkebun akan membuka lahan untuk menambah jumlah kebun. Ini merupakan bagian dari usaha yang sudah diamanatkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kepada Bungo Berkebun untuk terus menambah jumlah kebun dan mengkampanyekan kepada masyarakat agar menanam di halaman rumah.

Kabid Taman siap mengerahkan tim Pertamanan untuk membantu membuka lahan untuk mendukung aksi hijau tersebut. Semoga makin banyak Instansi yang mendukung usaha kami untuk mendorong urban farming berkembang di Kabupaten Bungo dan menyukseskan Gerakan Bungo Berkebun.

Penulis : Deris Royal Jeli

WP_20160801_15_56_03_Pro 
Air Mancur Tugu Digulis, Jl. Jend. A. Yani, Kel. Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara

Apa Kabar TPID Kalimantan Barat?

(Ulasan Terkini Perkembangan TPID di Kalimantan-Barat)

Keterjangkauan harga merupakan salah satu aspek penting untuk menjaga daya beli masyarakat, begitu pun komitmen Bank Indonesia dalam kerangka forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 027/1696/SJ, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dibentuk sebagai wadah koordinasi guna menjaga kestabilan dan keterjangkauan harga di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan tahun 2016, di Kalimantan Barat telah terbentuk 15 TPID. Menyadari pentingnya koordinasi antar TPID Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat baru-baru ini melakukan road show dengan mengunjungi beberapa kabupaten, diantaranya Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sanggau. Koordinasi dilakukan untuk meredam gejolak harga barang dan jasa di tingkat konsumen, baik pada momen hari raya maupun pada momen penting lainnya.

Sampai dengan tahun 2016, di Kalimantan Barat telah terbentuk 15 TPID.

Kabar TPID Kabupaten Sintang
Berdasarkan hasil diskusi internal TPID Sintang, permasalahan yang masih dihadapi dalam usaha pengendalian harga berasal dari sisi produksi, permintaan maupun distribusi, antara lain:
•Produksi: Kemarau dan curah hujan yang sulit di prediksi yang berpengaruh pada tingkat produksi tanaman lokal.
•Permintaan: Harga kebutuhan pokok umumnya naik menjelang hari-hari besar keagamaan yaitu bulan suci Ramadhan, Hari Raya Idul fitri, Hari Natal, tahun baru dan Imlek;
•Distribusi: Kondisi infrastruktur jalan dari Pontianak ke Sintang yang rusak pada wilayah tertentu sehingga biaya angkutmeningkat. Selain itu pada musim debit air sungai rendah sehingga berdampak pada kelangkaan BBMdan suplai bahan pokoknya.

Menghadapi tantangan tersebut, berbagai langkah dan inovasi telah ditempuh TPID Kabupaten Sintang, antara lain:
• Mendorong Produksi: Dinas Pertanian dan Peternakan bekerjasama dengan TNI membuka lahan padi baru seluas 1.300ha dari target 1.700ha serta mengoptimalkan pengairan yang ada karena sebagian besar lahan pertanian merupakan lahan tadah hujan. Selain itu, produksi juga didorong dengan membuat Kawasan Perkarangan Lestari (KPL), yaitu mengajak para ibu rumah tangga menanam bahan makanan (cabai, bawang, dll) di lahan perkarangan rumah untuk konsumsi sendiri.
• Menjaga ekspektasi: Melakukan operasi pasar untuk komoditi strategis menjelang hari raya keagamaan maupun pada kondisi penting lainnya. Selain itu, Bulog bekerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi membuat program Rumah Pangan Kita (RPK), yakni Bulog langsung menjual beras premium ke masyarakat dengan harga Rp98.000,-/karung ukuran 10 kg. Ekspektasi masyarakat juga dijaga dengan pembuatan roadmap pengendali inflasi ke depan yang dapat di terapkan di daerah, yaitu dengan Rantai Nilai Pengendali Inflasi dari Hulu-Hilir, dengan berfokus pada keterlibatan UMKM.
• Menjaga Distribusi: Memberikan subsidi biaya angkut untuk mendatangkan 10 ton telur ayam dari Kalimantan Selatan menjelang momenhari raya Idul Fitri, yang kemudian dijual di bazar dengan harga normal.

Kabar TPID Kabupaten Sekadau
Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sekadau cenderung spesifik, yakni belum adanya rumah potong dan pembekuan daging sapi sehingga harganya cenderung persisten tinggi. Sama dengan daerah lainnya, gejolak inflasi Sekadau juga cenderung tinggi pada momen hari raya keagamaan. Oleh karena itu, berbagai langkah telah ditempuh, antara lain:
• Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bekerjasama dengan Bulog untuk mendirikan gudang di Kab. Sekadau untuk menjaga ketersediaan barang.
• Program Rumah Pangan Kita (RPK) antara Bulog dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Program ini dilakukan dengan cara Bulog langsung menjual beras premium ke masyarakat dengan harga Rp98.000,-/karung ukuran 10 kg;
• Membuat agen baru gas elpiji yang berasal dari masyarakat setempat, untuk menghindari monopoli karena selama ini hanya terdapat 1 agen gas elpiji.
• Mendirikan pasar rakyat di setiap kecamatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Pada tahun 2016 telah dibuka 2 pasar rakyat di 2 kecamatan.
• Rencana roadmap pengendali inflasi ke depan akan berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan.

Kab. Sanggau

Kab. Sintang

Kabar TPID Kabupaten Melawi
Berbeda dengan kabupaten Sintang, permasalahan yang dihadapi kabupaten Melawi lebih disebabkan oleh aspek produksi yang cenderung hanya cukup untuk kebutuhan penduduknya saja. Dengan demikian, apabila ada permintaan dari Kalimantan Tengah, akan terjadi deficit stok pangan di Melawi. Menghadapi hal tersebut, langkah yang telah ditempuh antara lain:
• Mengubah pola produksi dari lahan tetap dan ladang berpindah menjadi sawah beririgasi.
• Mengalokasikan APBD untuk subsidi biaya transportasi penyaluran Beras Miskin (Raskin), agar harga yang diterima konsumen sesuai dengan harga tetap Pemerintah, yaitu Rp6.300,-/kg.
• Melakukan operasi pasar dengan untuk komoditi strategis menjelang hari raya keagamaan dan pada momen penting lainnya.

Kab. Melawi

Kabar TPID Kabupaten Sanggau

Secara spesifik, permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian inflasi di Sanggau lebih disebabkan oleh aspek infrastruktur distribusi yang belum memadai. Adapun upaya pengendalian inflasi oleh Pemerintah Daerah di kabupaten Sanggau berfokus pada 4K, yaitu:
• Kelancaran Distribusi: Program Sarana Transportasi Pedesaan dari Pemerintah Pusat, yakni berupa bantuan 40 buah truk yang telah dimodifikasi untuk dapat mengangkut dan mendistribusikan orang dan barang di pedesaan. Bantuan ini dikelola langsung oleh koperasi
desa agar memudahkan pengangkutan oleh warganya.
• Ketersediaan Pasokan: Menjaga ketersediaan beras Bulog, penyaluran raskin dengan efektif, penambahan kuota LPG, monitoring stok oleh Dinas terkait, dan operasi pasar pada hari raya.
• Keterjangkauan Harga: mensubsidi bibit padi, pupuk dan alat-alat produksi sehingga biaya produksi turun. Dengan turunnya biaya produksi, harga jual padi juga diharapkan tidak setinggi pada kondisi normalnya.
• Komunikasi Efektif: Pemantauan harga rutin dengan diseminasi memanfaatkan portal Videotron Pemkab Sanggaudan Web TPID Kalbar (PIHPS) yang telah dibangun Bank Indonesia. Untuk menjaga ekspektasi, telah dilakukan juga pengawasan terpadu terhadap komoditas yang akan mengalami lonjakan konsumsi pada momen hari raya.

Food vector created by Bakar015 - Freepik.com

TPID Kota Malang Pantau Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok

Dalam rangka untuk memantau ketersediaan bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru 2017, Walikota Malang H. Moch. Anton bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang melaksanakan monitoring langsung ke Pasar Oro-Oro Dowo, Terminal BBM Pertamina dan Gudang Bulog Kota Malang, Jumat (25/11).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengarahkan ekspektasi masyarakat akan ketersediaan bahan pokok menghadapi Natal dan Tahun Baru 2017 di Kota Malang dalam kondisi mencukupi. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak berlomba-lomba membeli bahan pokok dalam jumlah yang melebihi kewajaran sehingga dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga. Monitoring ini untuk memastikan pada masyarakat bahwa bahan pokok dan BBM dalam kondisi aman menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2016. Sehingga kondisi sosial, ekonomi dan politik di Kota Malang tetap terjaga dengan baik.

H. Moch. Anton menghimbau kepada masyarakat agar membeli bahan pokok secukupnya sesuai dengan kebutuhan demi menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di Kota Malang. Juga dihimbau kepada distributor bahan pokok untuk tidak melakukan penimbunan barang serta turut serta menjaga stabilitas harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat.

Melalui pemantauan ini dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan pokok di Kota Malang jelang Natal dan Tahun Baru 2017 aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Pertamina juga menjamin ketersediaan BBM dan LPG di Kota Malang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat yang berkisar kurang lebih 1 juta tabung perbulannya. Untuk menghadapi akhir tahun nanti, jumlah pasokan akan dinaikkan 5 sampai 10 persen.

Roadmap 20 Road Map Clipart

Penandatanganan Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Banten

Pada Rakornas VII TPID di Jakarta, Presiden menekankan pentingnya pengendalian inflasi sebagai salah satu dari dua tumpuan perekonomian di samping pertumbuhan ekonomi. Pemerintah, BI dan lembaga lainnya, khususnya di tingkat daerah, diharapkan untuk melaksanakan tugas secara mendetail di setiap sektor, agar inflasi dapat terjaga.

Hal ini sangat penting agar Indonesia dapat bertahan di tengah masalah ekonomi dan geopolitik global yang cukup berat. Presiden RI juga menekankan kembali pentingnya menjaga keseimbangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta mendorong Pemda untuk mengeluarkan anggaran APBD seawal mungkin setiap tahunnya.

Untuk mencapai hal tersebut, pada hari ini TPID Provinsi Banten telah memiliki arah yang jelas dalam pengendalian inflasi dengan ditandatanganinya Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Banten oleh Gubernur Banten, Bpk H. Rano Karno, S.IP; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Bpk. Budiharto Setiawan; Ketua TPID, Bpk. Dr. Mahdani.

Sebagaimana kita ketahui, inflasi yang tinggi dan tidak stabil menyebabkan beberapa hal yang kurang menguntungkan, yaitu menurunnya daya beli, melebarnya kesenjangan pendapatan, terhambatnya investasi produktif, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Banten disusun dengan tujuan menjadi panduan TPID dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam menjaga stabilitas harga. Dengan roadmap ini, TPID diharapkan dapat menjalankan strategi dan program-program aksi secara terarah, sistematis, terintegrasi, termonitor dan terukur dengan baik.

Penandatanganan roadmap inflasi ini berlangsung pada tanggal 21 Oktober 2016, bersamaan dengan pembukaan Banten Expo yang bertempat di Alun-Alun Kota Serang dan dihadiri oleh seluruh muspida Provinsi Banten, FKPD, pimpinan perbankan, tokoh masyrakat, pimpinan daerah Kabupaten/Kota.

pic2

TPID Provinsi Jambi Sepakat Redam Gejolak Harga Cabai

Dalam rangka menyikapi gejolak harga cabai yang melonjak akhir-akhir ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi bersama SKPD terkait yang tergabung dalam TPID Provinsi Jambi menggelar Rapat Koordinasi TPID pada hari Kamis, 27 Oktober 2016 di Kantor Perwakilan Provinsi Jambi. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh TIM TPID Kab/Kota Provinsi Jambi dan dipimpin oleh Bapak Husni Jamal dari perwakilan Setda Provinsi Jambi, Bapak Masherudin dari Biro Administrasi dan Perekonomian Provinsi Jambi dan Bapak Efdal MS dari Perum BULOG Divre Jambi, serta Ibu Meily Ika Permata selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil rapat dan diskusi diketahui lonjakan harga cabai saat ini hampir merata terjadi di seluruh Kab/Kota di Provinsi Jambi. Kenaikan harga cabai disebabkan oleh kelangkaan pasokan di daerah produsen akibat belum masuknya masa panen serta minimnya pasokan dari daerah luar Jambi seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Diketahui harga cabai di pasar Tradisional Angso Duo saat ini pada bulan Oktober mencapai Rp.50.000-65.000/Kg, melonjak 100% dari harga biasanya yang berada di kisaran Rp. 20.000-30.000/Kg. TPID Provinsi Jambi sepakat akan melakukan koordinasi dan pemantauan harga di seluruh pasar provinsi Jambi, serta turun langsung ke distributor guna mencegah adanya spekulasi di tingkat pedagang. Selain itu, “Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi saat ini juga tengah melakukan penanaman cabai merah di Kabupaten Kerinci tepatnya di daerah Pelompek, Kayu Aro melalui program Kluster Cabai di bawah Unit Akses Keuangan dan UMKM diharapkan akan dapat mengurangi tekanan harga di pasaran” Ujar Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Ibu Meily Ika Permata.

Selain koordinasi serta penguatan Tim TPID Provinsi Jambi, pada rapat juga disampaikan paparan mengenai Rumah Pangan Kita (RPK) dari Kepala Perum BULOG Divre Jambi. Rumah Pangan Kita (RPK) adalah program kerja sama antara Bulog dan masyarakat. Warga yang menjadi agen RPK akan mendapatkan suplai kebutuhan pangan berupa beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung. Kepala Perum BULOG Divre Jambi, Efdal MS mengatakan, program RPK merupakan salah satu wujud dari upaya Bulog untuk menstabilkan harga pangan dan juga merupakan perwujudan fungsi Bulog untuk menyediakan bahan pangan yang terjangkau.RPK akan menyuplai kebutuhan pangan ke masyarakat. Selain itu, RPK juga dapat menekan harga komoditas utama penyebab inflasi.Beberapa komoditas yang disuplai oleh Bulog dan tersedia di RPK di antaranya beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu. Dengan adanya RPK diharapkan ada ketersediaan komoditas pokok sehingga masyarakat tidak perlu berbondong- bondong ke pasar ketika membutuhkan produk tertentu.

Untuk menjadi agen RPK tidaklah sulit. Masyarakat cukup mengajukan ke Bulog terdekat dengan membawa KTP, KK, serta surat keterangan dari RW setempat. Selain itu, setiap agen juga diwajibkan berbelanja awal Rp. 5.000.000. Masyarakat yang sudah menjadi agen RPK diwajibkan menjual produk sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Bulog. Jika agen melakukan pelanggaran, kerja sama akan dihentikan, dalam hal ini Bulog berhak menghentikan suplai barang.“Semua orang bisa mengajukan diri untuk menjadi agen RPK, tetapi untuk satu RW hanya satu RPK,” ujarnya.

oleh: Muhammad Firmansyah

Gedung Kantor Pos Peninggalan Belanda, Medan

TPID Sumut Mengambil Tindakan untuk Stabilisasi Harga

Inflasi Sumut pada September 2016 tercatat sebesar 1,22% (mtm) dan berada diatas rata-rata nasional yang mengalami inflasi 0,22% (mtm). Kondisi ini berada di luar perkiraan dan merupakan inflasi tertinggi bulan September dalam 6 tahun terakhir. Di antaranya, komoditas cabai merah menjadi komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan, dengan andil cabai merah terhadap inflasi kota Medan mencapai 1,03% pada bulan September 2016.

Oleh karena itu, pada Rapat Koordinasi TPID Provinsi Sumatera Utara bulan Oktober 2016, diambil keputusan untuk melakukan intervensi dengan menambah pasokan di pasar Kota Medan melalui Operasi Pasar. Pelaksanaan Operasi pasar melibatkan SKPD Pemerintah Provinsi terkait diantaranya Dinas Perindustriandan Perdagangan, Biro Ekonomi Provsu, Bulog Sumut dan Bank Indonesia. Operasi pasar ini diharapkan dapat memberikan pengaruh menurunkan harga komoditi di pasar. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serempak di Pasar Petisah, Pusat Pasar, Pasar Sukaramai, Pasar Palapa, Pasar Modern Carefour dan Pasar Modern Hypermart Paladium / Sun Plaza.

Operasi pasar tersebut melibatkan beberapa komodoiti penyumbang inflasi yaitu beras, gula pasir, minyak goreng, cabe merah, bawang merah dan kentang. Dalam Operasi Pasar tersebut, cabai merah dijual pada harga Rp 40.000,- / kg, jauh di bawah harga pasaran yaitu Rp 76.000,-/kg.

Melalui Operasi Pasar ini, TPID Sumatera Utara bermaksud menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah siaga dan berani mengambil tindakan untuk memastikan kestabilan harga di pasaran untuk kesejahteraan masyarakat.

Tekan Inflasi, Pemkot Kotamobagu Akan Gelar Pasar Murah

Bank Indonesia memprediksikan inflasi akhir Juni 2015 akan mencapai 0,66% secara month to month seiring masih tingginya tekanan dari volatilitas makanan.

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo mengatakan hingga akhir tahun ini, laju inflasi hingga Juni 2015 bisa mencapai 7,4% secara year on year dan kondisi tersebut bisa kemungkinan bakal berubah mengingat adanya efek el nino.

“Inflasi minggu kedua Juni sudah 0,44%, kalau satu bulan ini bisa capai 0,66%,” ungkapnya, Jumat (19/6/2015).

Agus menuturkan komoditas yang juga berpotensi menyumpang peningkatan inflasi adalah daging ayam ras, telur ayam, cabai, bawang merah dan jenis makanan lainnya. Namun, dia mengklaim kalau target inflasi 4% plus minus 1% pada tahun ini bisa tercapai.

Sebelumnya, tekanan inflasi pada Mei 2015 meningkat didorong oleh gejolak harga bahan makanan. Badan Pusat Statistik merilis laju inflasi IHK Mei 2015 tercatat sebesar 0,5% m-t-m atau 7,15% y-o-y, lebih tinggi dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,36% m-t-m atau 6,79% y-o-y, terutama disebabkan oleh peningkatan inflasi bahan makanan bergejolak (volatile food).

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menuturkan peningkatan inflasi volatile food disebabkan oleh berkurangnya pasokan, terutama akibat gangguan cuaca. Menurutnya, tekanan inflasi juga terjadi pada kelompok harga barang yang dikendalikan oleh pemerintah (administered prices), terutama didorong oleh kenaikan tarif listrik dan tarif angkutan udara.

Tirta menuturkan BI bakal terus mencermati risiko yang memengaruhi inflasi, khususnya perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar, penyesuaian administered prices, faktor musiman selama Ramadhan dan menjelang Lebaran, serta gejolak harga pangan terkait dengan kemungkinan terjadinya El Nino.

Untuk mengendalikan inflasi, katanya, BI akan terus memperkuat koordinasi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah, melalui forum tim pengendalian inflasi (TPI) dan kelompok kerja nasional tim pengendalian inflasi paerah (Pokjanas TPID), terutama dengan memastikan kecukupan pasokan.

 

“lokasi –lokasi yang akan di pantau, pasar, SPBU, serta gudang bahan-bahan kebutuhan pokok, untuk mencegah aksi penimbunan barang yang biasanya dilakukan oleh para spekulan untuk mengambil keuntungan pribadi. Ketika permintaan tinggi, dengan stok barang di pasar sangat terbatas, akan memicu harga melonjak tinggi. Dampaknya jelas akan meningkatkan Inflasi. Makanya perlu di pantau,” Tambah Wawali Kotamobagu, Jainuddin Damopolii..

Bahkan lebih lanjut lagi Jainuddin, menambahkan bahwa, untuk menekan meningkatnya angka inflasi, Pemerintah akan melaksanakan operasi pasar murah, yang tujuannya membantu masyrakat, serta menekan naiknya harga bahan pokok. “Guna mengantisipasi meningkatnya angka inflasi, maka, kami Pemerintah Kotamobagu, juga kan melaksanakan operasi pasar murah,” Ucap Jainudin.

Sebagai Infromasi, saat ini telah terbentuk 93 TPID di 33 provinsi yang mencerminkan semakin tingginya kesadaran daerah terhadap implikasi inflasi bagi kegiatan pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pokjanas TPID berperan dalam mengkoordinasikan sekaligus mengarahkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TPID dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Selain itu, Pokjanas TPID dibangun sebagai sarana untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah yang memerlukan kebijakan pemerintah pusat. Berbagai rekomendasi pengendalian harga yang dihasilkan TPID dinilai sedikit banyak telah membantu pemangku kepentingan di daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengendalian harga.