aaaaaaaaaaaaa

Tumbuh Kembangkan Sektor Ekonomi Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah Tabur 25 Ribu Benih Ikan di Waduk Pacal Bojonegoro

Bojonegoro – Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah, tabur 25 ribu benih ikan air tawar, di Waduk Pacal yang berada di Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.

Tabur benih ikan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan populasi ikan air tawar di waduk tersebut sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, khususnya para nelayan pencari ikan di sekitar waduk tersebut, sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Dra Nurul Azizah MM; Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Imam Sholikin; Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Bojonegoro, drh Catur Rahayu K MSi; anggota DPRD Bojonegoro; Forpimca Temayang dan Pemerintah Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang.

Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah, saat tabur benih ikan air tawar, di Waduk Pacal yang berada di Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kab. Bojonegoro.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, Catur Rahayu mengatakan bahwa kegiatan penebaran benih ikan di Waduk Pacal dan sejumlah tempat lainnya, seperti sungai, waduk atau embung tersebut tujuannya untuk melestarikan dan meningkatkan produktivitas sumber daya ikan yang ada di perairan umum di Kabupaten Bojonegoro.

Sementara, total bibit ikan yang di tabur di Waduk Pacal sebanyak 25 ribu bibit Ikan, jenis Ikan Tawes dan Nila.

“Harapannya nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya untuk mendapatkan sumber protein hewani, dan lebihnya untuk dijual untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.” kata drh Catur Rahayu K MSi.

Bupati Bojonegoro Anna Muawanah mengatakan bahwa Waduk Pacal ini adalah waduk kebanggaan masyarakat Bojonegoro, yang berdiri sejak tahun 1933. Menurut Bupati, dirinya bersama rombongan hari ini melakukan tabur benih ikan di Waduk Pacal karena selain digunakan untuk saluran irigasi pertanian, Waduk Pacal juga merupakan sumber mata pencaharian masyarakat setempat, khususnya para nelayan.

“Waduk Pacal ini juga dimanfaatkan masyarakat untuk mencari Ikan sehingga ada nilai-nilai ekonominya, karena ada sebagian masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari keberadaan ikan di Waduk Pacal ini.” kata Bupati Anna Muawanah.

Bupati menambahkan bahwa kegiatan tabur benih Ikan tersebut akan dilakukan ditempat-tempat yang lain. “Sebelum ini kita juga telah menggalakan bersih-bersih sumber mata air di berbagai tempat.” kata Bupati Anna Muawanah.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Kedungsumber Sukardi menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang telah menaburkan benih ikan di Waduk Pacal.

“Sehingga nantinya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, selain untuk meleatarikan Ikan juga bisa untuk tambahan bagi masyarakat dari segi ekonominya.” kata Sukardi. (dan/imm)

pp3

Atasi Dampak Sosial Ekonomi Virus Corona, Pemkab Bojonegoro Salurkan Bantuan Rp 38 Miliar

BOJONEGORO – Pemkab Bojonegoro memberikan atensinya untuk mengurangi dampak sosial  ekonomi akibat pandemi virus Corona atau Covid-19. Setelah kebijakan kredit ultra mikro untuk pedagang pasar melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) senilai Rp 20 miliar, kini yang menjadi sasaran program adalah mereka para pedagang kantin dan yang berjualan di area sekolah. Selain itu ada warga miskin yang tidak menerima program bantuan pangan non tunai (BPNT) maupun BPNT Daerah. Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah mengatakan, kebijakan ekonomi atas dampak covid-19 ini memang harus dilakukan.

Pemkab telah menyiapkan anggaran yaitu sebesar Rp 38,648 miliar, yang ditujukan bagi masyarakat yang ekonominya sangat rentan terdampak Virus Corona.

“Ini adalah program strategis bagi masyarakat, kita berharap bantuan ini bisa dirasakan yang terdampak,” ujar Anna,

Politisi PKB itu menjelaskan, bantuan yang dialokasikan ini setidaknya dapat mengurangi beban ekonomi bagi 5.520 pedagang kantin dan yang berjualan di sekolah, karena saat ini mereka tidak bisa berjualan. Kemudian sekitar 96 ribu warga miskin yang belum tercover BPNT atau BPNTD juga akan mendapatkan bantuan.

“Jadi yang dapat bantuan atas dampak covid-19 ini yaitu pedagang kantin dan yang tidak dapat BPNT atau BPNTD,” ungkap Bupati perempuan pertama di kota ledre (sebutan Bojonegoro, red).

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, M. Arwan menyatakan, untuk warga miskin non penerima BPNT/BPNTD yaitu sejumlah 96 ribu KK. Warga tersebut akan menerima bantuan  sembako senilai Rp 400 ribu yang akan  disalurkan 4 tahap, per tahap senilai Rp 100 ribu. Sedangkan untuk pedagang kantin dan yang berjualan di sekolah sejumlah 5.520 orang akan menerima sembako senilai Rp 150 ribu. “Sudah kita data, mereka akan mendapatkan bantuan sesuai dengan yang dialokasikan,” bebernya.

pp2

Program Petani Mandiri, Upaya Pemkab Bojonegoro Sejahterakan Petani

BOJONEGORO  – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah selalu membuat terobosan untuk kesejahteraan warganya. Terutama perhatian terhadap sektor pertanian di masa pandemi ini.

Tahun ini, Bu Anna sapaan akrabnya kembali menyiapkan program khusus untuk petani, yaitu Program Petani Mandiri (PPM). Untuk kesuksesan program tersebut, Pemkab Bojonegoro sudah mencairkan bantuan petani hingga masa pandemi ini sekitar Rp 36 miliar.

‘’Mayoritas warga Bojonegoro itu petani. Tentu, kebijakan kami juga berpihak pada petani,’’ kata Bu Anna. Bu Anna mengatakan, sesuai data di Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, mayoritas warga Bojonegoro pekerjaannya sebagai petani. Sehingga, PPM menjadi program prioritas Bupati Anna Mu’awanah dan Wakil Bupati (Wabup) Budi Irawanto.

Bantuan hibah ditujukan petani sekitar Rp 36 miliar ini sekaligus untuk menjaga ketersediaan pangan di tengah pandemi. Dari Rp 36 miliar itu, rinciannya penyaluran Program Petani Mandiri (PPM) hingga Juni ini sudah mencapai Rp 15 miliar. 

Kepedulian Bu Anna dan Pak Wawan sapaan akrab Wabup Budi Irawanto ini bukan hanya Program Petani Mandiri. Tapi, duet kepemimpinan ini juga telah menyalurkan bantuan hibah sarana produksi petani (saprodi) senilai Rp 21 miliar.

‘’Jika petani sejahtera, semua sektor ekonomi ikut sejahtera,’’ tandas orang nomor satu di Pemkab Bojonegoro itu. Bu Anna menuturkan, PPM sudah berjalan sejak 2019, selama perjalanan tahun lalu tentu banyak catatan dan sebagai bahan evaluasi untuk melangkah ke depan.

Bupati Bojonegor, Dr. Hj. Anna Muawanah, dalam sebuah acara bersama kelompok tani di Bojonegoro

Tahun lalu, dinas pertanian (disperta) telah mendistribusikan 19.966 kartu program petani mandiri (PPM). Kemudian, total anggaran yang telah disalurkan kepada petani sekitar Rp 6,4 miliar.

Pencairan bantuan hibah PPM untuk belanja saprodi sampai September sejumlah Rp 15.699.618.788 untuk 126 kelompok tani. Total kartu KPM sudah tercetak dan terdistribusi sampai dengan saat ini sejumlah 55.966 kartu.

‘’Jumlah itu mulai tahun lalu ditambah pertengahan tahun ini,’’ imbuh Kepala Dinas Pertanian Helmy Elisabeth. Kemudian untuk total bantuan hibah saprodi sampai dengan saat ini sejumlah Rp 21 miliar untuk 219 kelompok tani.

Dia memastikan, jika petani ingin mendaptkan hibah, harus tergabung dalam kelompok tani (poktan). Karena, sesuai dengan regulasinya, penerima hibah tidak diperbolehkan perorangan. Sebaliknya, harus berbentuk kelompok

Hadapi Panen Raya, TPID Majene Rancang Kegiatan Pasar Lelang

Tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Kabupaten Majene sepakat merencanakan kegiatan pasar lelang sebagai upaya mengontrol anjloknya harga usai panen raya bawang merah dan putih mendatang. Langkah strategis tersebut di bahas dalam rapat koordinasi TPID yang digelar di Aula Bappeda Majene Rabu 11 Desember 2019 kemarin. Rapat di pimpin Ketua Tim Sekretariat TPID Majene Adlina Basharoe, di hadiri, Wakil Bupati Majene, Perwakilan BI, Kepala OPD terkait, serta Tim TPID lainnya.

Seperti yang selama ini terjadi, pergerakan harga di komoditas tertentu sering tidak terkendali seusai panen raya. Petani terpaksa melepas harga dengan rendah, bahkan ditentukan sendiri oleh para tengkulak dan distributor. Setelah di lempar kepasar harga bisa sangat melambung. Pasar lelang ini, kata perwakilan BI Sulbar Reski mekanismenya telah di atur dalam UU di Kementrian Perdagangan. Tujuanya, untuk menciptakan sistem perdagangan yang baik melalui transparansi mekanisme penentuan harga, meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem perdagangan. Bentuknya terang Reski, dengan mengumpulkan hasil panen petani dalam satu area yang telah di koordinir oleh panitia lelang. Termasuk keberadaan para distributor atau penyalur. Kemudian ditentukan harga penawaran atau harga dasar yang akan di lepas oleh petani. Ia juga menambahkan, pasar lelang akan menyatukan dua OPD dalam satu persepsi. Jika selama ini Dinaskoperindag selalu menginginkan harga yang rendah rendahnya di pasaran, namun bagi Dinas Pertanian justru menginginkan harga tinggi untuk hasil panen petani. “pasar lelang konsepnya bekerja sama, manfaatnya tentu untuk kepastian harga dimasyarakat” ujar Riski.

Wakil Bupati Majene Lukman mengatakan, Desember nanti akan ada panen raya untuk holtikultura. Panen raya katanya, bisa menjadi langkah yang tepat apalagi dalam lima bulan kedepan di tahun 2020 untuk persiapan Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri. “ yang kita fikirkan juga menghadapi Ramadhan dan lebaran lima bulan kedepan “ ucapnya.
Meski demikian, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunana (Distanakbun) Majene Burhan menilai, turunya harga pada saat panen raya menjadi hukum ekonomi yang pasti terjadi. Namun ia menilai, hal tersebut tidak terlalu signifikan apalagi para petani telah memiliki agen sendiri untuk menyuplai hasil panennya. Berbeda kondisinya dengan tanaman cabe harga yang anjlok di tingkat petani sering terjadi, sementara dipasaran sangat mahal.” Petani harus terus dibantu, tujuanya untuk bisa mengontrol harga” terangnya.

Untuk lokasi pelaksanaan pasar lelang, rencananya akan di gelar di Pasar Lembang Kecamatan Banggae Timur. Kadiskoperindag Majene Hasdinar Asri menilai, lokasi tersebut tepat, untuk menghidupkan pasar Lembang, mengingat tidak ada aktifitas pasar yang berajalan selama ini. “ sebaiknya di laksanakan di Pasar Lembang saja, agar ada aktifitas disana” usulnya.

Hasil rapat di putuskan, Pasar Lelang akan dilaksanakan di Awal tahun setelah panen raya. Dinaskoperindag Majene menjadi penanggung jawab kegiatan. Rapat kembali akan digelar sebelum panen dan menjelang pelaksanaan pasar lelang tahun depan.

Mendekati Arus Mudik, Pasokan BBM di Solo Raya Ditambah

BOYOLALI – Tradisi mudik Lebaran 2019 akan segera datang. Arus mudik diprediksi akan berlangsung 30 Mei – 2 Juni 2019. PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) IV Jawa Tengah dan DIY telah mempersiapkan dan mengoptimalkan ketersediaan energi di Jateng dan DIY, terlebih di wilayah Solo Raya tetap terjaga.

General Manager MOR IV Jateng dan DIY, Iin Febrian mengatakan bahwa tren peningkatan konsumsi BBM diwilayah Solo Raya yakni Boyolali, Klaten, Surakarta, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo dan Karanganyar rata – rata mengalami peningkatan. Kenaikan sebesar 25% dari rata-rata harian normal untuk Gasoline (Premium dan Pertaseries) yaitu dari 2.343 kilo liter (KL) menjadi 2.935 KL. Sementara Gasoil dengan produk Biosolar dan Dex Series akan mengalami penurunan 21% dari normalnya 999 KL menjadi 790 KL dikarenakan penurunan aktivitas pengiriman dan pembatasan angkutan barang.

Berbeda dengan fasilitas Kios pada mudik lebaran tahun sebelumya, pada tahun ini Pertamina MOR IV berinovasi pada fasilitas pengisian BBM di kios. Apabila pada tahun sebelumnya Kios Pertamina di dominasi dengan penjualan BBM dan kemasan, kali ini Pertamina telah menggunakan SPBU non permanen yaitu Modular Kompak yang dilengkapi dengan tangki dan dispenser sehingga mempersingkat waktu pengisian BBM di Rest Area. 15 Kios Pertamina Siaga pada tahun ini terdiri dari 7 titik Kios Modular Kompak, 2 titik kios Modular, 5 titik kios Mobile Dispencer dan 2 titik kios kemasan.

Iin menjelaskan Pertamina telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang mulai aktif bekerja pada H-15 hingga H+15 Idul Fitri. Bahkan pada H-7 sampai dengan H+7 Idul Fitri, supply point atau TBBM diwilayah Jateng dan DIY akan beroperasi selama 24 jam sebagai antisipasi padatnya arus mudik yang menyebabkan kemacetan. Beberapa SPBU yang berlokasi strategis pun akan beroperasi 24 jam.

“Strategi pembentukan Satgas tahun ini diperkuat dengan 45 SPBU kantong dan 22 SPBE kantong yang tersebar di berbagai lokasi guna memperpendek jarak dan waktu tempuh mobil tangki ke lokasi – lokasi yang berpotensi mengalami kemacetan dan kepadatan ,” jelas Iin.

Sementara itu, untuk mempersiapkan kedatangan pemudik menggunakan pesawat, Pertamina juga menambah pasokan avtur di Bandara Adi Sumarmo.

“Kami memprediksi konsumsi Avtur di Bandara Adi Sumarmo akan naik 8% sehingga selama masa satgas, kami menambah 4,4 KL/hari dari rata-rata konsumsi harian normal 55 KL/hari menjadi 59 KL/hari,” imbuh Iin.

Pihaknya menghimbau masyarakat yang hendak mudik dan berwisata agar mengisi tangki BBM penuh di SPBU sebelum berangkat dan untuk mempermudah menemukan SPBU terdekat saat perjalanan.

“Masyarakat dapat menggunakan aplikasi Waze atau menghubingi layanan kontak Pertamina di 135,” tandas Iin.

Sumber: Diskominfo Boyolali

Monitoring Harga Kepokmas Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H Di Pasar Panorama Lembang dan Supermarket Kabupaten Bandung Barat

Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan kegiatan Monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat dan sidak parcel dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pasar Panorama Lembang dan salah satu supermarket di Lembang Kabupaten Bandung Barat pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB.
Kegiatan tersebut di hadiri langsung oleh Komisi II DPRD Kab.Bandung Barat, Plt Kadisperindag KBB, Plt Kabid Perdagangan, Kabid Sumber Daya Kesehatan, Kasubbag Bina Produksi dan Distribusi Bagian Perekonomian, Kasi Zoonosis Dinas Perikanan dan Peternakan, Kasi Farmamin Dinas Kesehatan, Kepala UPT Pasar Lembang, Unit II Bidang Ekonomi Sat Intelkam Polres Cimahi, dan Perwakilan staf Dinas Terkait Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Menurut hasil pemantauan, ada beberapa kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami kenaikan diantaranya :
1. Daging ayam Broiler dari hargaRp.33.000/kg menjadi Rp.34.000/kg
2. Telur Ayam Ras dari hargaRp.22.500/kg menjadi Rp.23.000/kg
3. Kacang Kedelai Lokal dari hargaRp.11.000/kg menjadi Rp.12.000/kg
4. Kacang Tanah dari hargaRp.22.000/kg menjadi Rp.25.000/kg
5. Cabe Merah Biasa dari hargaRp.30.000/kg menjadi Rp.35.000/kg
6. Bawang Merah dari hargaRp.28.000/kg menjadi Rp.30.000/kg
Harga kebutuhan pokok tersebut mengalami kenaikan disebabkan karena tingginya permintaan terhadap komoditi tertentu yang tidak sebanding dengan ketersediaan barang di pasaran, juga dipengaruhi oleh faktor cuaca pada bulan Mei yang masih belum stabil, sehingga mempengaruhi kualitas dan harga bahan pokok tersebut.
Sedangkan di salah satu Supermarket di daerah Lembang telah ditemukan produk Ham Daging Babi merk Ma Ling di pajang dalam satu display yang berdampingan dengan produk kornet sapi. Namun produk tersebut langsung ditarik dan dipindahkan ke tempat lain agar masyarakat merasa nyaman dalam berbelanja di supermarket.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap harga kebutuhan pokok masyarakat dapat terus stabil dan suplay pendistribusian barang dapat berjalan lancar agar ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat dapat mencukupi sampai Hari Raya Indul Fitri 1440 H.

TPID Majene Kampenyekan Belanja Cerdas dan Bijak

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten Majene melakukan  moral suasion atau kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Dalam hal ini membentuk ekspektasi masyarakat atas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok.  TPID Majene menghimbau masyarakat baik melalui media meanstream juga media social, hingga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama agar mengkonsumsi secara wajar serta bijak dalam berbelanja.

Menurut Ketua TPID Majene Fahmi Massiara belanja merupakan hal rutin yang dilakukan oleh setiap orang. Kegiatan tersebut sangat menyenangkan hingga seseorang mampu mengeluarkan uang secara berlebihan atau boros dalam berbelanja. Ia juga mengatakan, Inflasi  tidak semata terkait pasokan dan permintaan komoditas saja  tapi juga terkait perilaku masyarakat. “ perilaku konsumsi yang berlebihan akan memacu terjadinya inflasi, untuk itu kita perlu kampanyekan untuk bijak dalam berbelanja apalagi selama Ramdhan dan jelang Lebaran nanti “ terangnya.

Terkait kampanye yang dilakukan  khususnya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membelanjakan uang, TPID Majene juga telah membuat beberapa iklan layanan Masyarakat. Selain pemasangan Baliho/papan reklame di hampir semua kecamatan, TPID Majene juga telah membuat iklan audio visual dengan durasi singkat. Iklan tersebut  merupakan sketsa kebiasaan masyarakat yang berlebihan dalam berbelanja di pasar. Juga disertai Testimoni Ketua, Wakil Ketua dan Pelaksana Harian TPID Majene yang menghimbau agar masyarakat bijak dalam berbelanja, menghindari penimbunan barang dan tidak memborong guna menghidari kelangkaan barang.

Hal tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor EK.2.1/85/M.EKON/04/2019 tanggal 08 April 2019 serta surat Edaran Bupati Nomor 500/491/2019 tanggal 3 Mei 2019 perihal Menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019 M.

Bazar Pangan Murah Tahun 2019 Pasar Cililin Kabupaten Bandung Barat

Dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan kegiatan Bazar Pangan Murah yang dilaksanakan di Pasar Cililin pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan kerja sama dengan Bulog Sub Divre Bandung menyediakan 5 ton beras medium atau 1000 kemasan dengan masing-masing berat 5 kg untuk wilayah Kecamatan Cililin. Untuk beras medium ini dihargai Rp. 8.800,- /kg , dan satu kemasan berisi 5 kg dengan harga Rp. 44.000,-. Sedangkan untuk kebutuhan pokok lainnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyediakan komoditas diantaranya :
1. Minyak Goreng 72 pack @ 1L = Rp. 10.500/L
2. Gula Pasir 70 Kg @ 1Kg = Rp. 11.000/Kg
3. Tepung 60 Kg @ 1 Kg = Rp. 8.500/Kg
4. Bakso daging Kerbau 20 Kg = @0,5 Kg dan @0,25 Kg
5. Bawang merah @ 1 Kg = Rp. 25.000/Kg
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap, dengan diadakannya Bazzar Pangan murah, dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan yang harganya murah di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Jurus Jitu TPID Kota Samarinda Mengatasi Kelangkaan Bawang Putih

Kabar mengejutkan datang dari pasar tradisional Kota Samarinda, harga bawang putih melonjak tinggi. Berdasarkan data dari PIHPS Kaltim (www.laminetam.id) selama bulan April komoditas ini mengalami kenaikan dari level Rp34.150/kg hingga mencapai Rp50.650/kg pada akhir bulan. Kenaikannya masih wajar mengingat sentimen pasar menyambut bulan Ramadan namun pada tanggal 1 Mei 2019 harga bawang putih melambung tinggi menjadi Rp87.500/kg atau naik lebih dari 70% dalam satu hari. Selang 1 minggu, harga bawang putih tak kunjung turun. Sebaliknya, harga komoditas tersebut kembali meroket ke angka Rp121.250/kg (harga tertinggi pada 6 Mei 2019). Hal ini turut meresahkan masyarakat serta pedagang.

Menyikapi hal tersebut Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda segera melakukan rapat koordinasi pada tanggal 6 Mei 2019 dan merumuskan sejumlah kesepakatan dan inovasi sebagai berikut :

  1. Melakukan intervensi pasar melalui penugasan kepada Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PD. PAU). Intervensi ini merupakan upaya stabilisasi harga serta untuk mencegah para spekulan dalam mengambil keuntungan yang tidak wajar.
  2. Inovasi ini tidak terlepas dari sinergi antar BUMD dalam hal ini PD. PAU selaku pelaksana operasi dan PD. BPR selaku penyedia modal kerja.
  3. Inovasi berikutnya yaitu metode penyaluran yang langsung kepada warga melalui pendaftaran kepada Rumah Tangga (RT) masing-masing. Metode ini diharapkan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
  4. PD. PAU akan melakukan pembelian dari distributor UD Surya Alam sebesar 58 Ton.

Program distribusi bawang putih langsung ke masyarakat ini dilakukan pemerintah Kota Samarinda dengan mengumumkan kepada segenap warga Kota Samarinda untuk dapat membeli bawang putih dengan harga normal yaitu Rp40.000/kg, dengan melakukan pembelian melalui ketua RT masing-masing. Untuk dapat mengikuti program ini, warga diminta untuk dapat mendaftarkan diri kepada ketua RT masing-masing untuk kemudian data warga tersebut diberikan kepada PD. PAU untuk disiapkan sebelum didistribusikan.

Pendaftaran dibuka dari tanggal 8 Mei hingga 9 Mei 2019 pukul 10.00 Wita. Kemudian pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 12.00 WITA, Pemerintah bersama PD. PAU akan mendistribusikan bawang putih ke masing-masing RT yang kemudian didistribusikan kembali ke warga.  Masyarakat Kota Samarinda menyambut gembira program inovatif TPID Kota Samarinda yang terlihat dari ramainya ibu rumah tangga yang mendaftar berdasarkan data kelurahan.

Model skema intervensi ini dirasa efektif khususnya bagi pemerintah Kota/Kabupaten yang memiliki keterbatasan fiskal dalam upaya pengendalian harga dan dapat dijadikan contoh bagi daerah lain.

Panduan Evaluasi Kinerja TPID 2018

Tidak lama lagi, Tim Pengendalian Inflasi akan menyelenggarakan evaluasi kinerja TPID. TPID dengan kinerja terbaik dan berprestasi akan menerima penghargaan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang dipimpin oleh Presiden. Evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan dibutuhkan sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Evaluasi kinerja TPID dimaksudkan untuk mengukur efektifitas koordinasi pengendalian inflasi daerah serta memberikan apresiasi atas peran aktif TPID dalam mengendalikan Inflasi dan menjaga stabilitas harga di wilayahnya. Simak video berikut mengenai tata cara dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan laporan evaluasi kinerja TPID. Selamat berjuang, TPID!