Mendekati Arus Mudik, Pasokan BBM di Solo Raya Ditambah

BOYOLALI – Tradisi mudik Lebaran 2019 akan segera datang. Arus mudik diprediksi akan berlangsung 30 Mei – 2 Juni 2019. PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) IV Jawa Tengah dan DIY telah mempersiapkan dan mengoptimalkan ketersediaan energi di Jateng dan DIY, terlebih di wilayah Solo Raya tetap terjaga.

General Manager MOR IV Jateng dan DIY, Iin Febrian mengatakan bahwa tren peningkatan konsumsi BBM diwilayah Solo Raya yakni Boyolali, Klaten, Surakarta, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo dan Karanganyar rata – rata mengalami peningkatan. Kenaikan sebesar 25% dari rata-rata harian normal untuk Gasoline (Premium dan Pertaseries) yaitu dari 2.343 kilo liter (KL) menjadi 2.935 KL. Sementara Gasoil dengan produk Biosolar dan Dex Series akan mengalami penurunan 21% dari normalnya 999 KL menjadi 790 KL dikarenakan penurunan aktivitas pengiriman dan pembatasan angkutan barang.

Berbeda dengan fasilitas Kios pada mudik lebaran tahun sebelumya, pada tahun ini Pertamina MOR IV berinovasi pada fasilitas pengisian BBM di kios. Apabila pada tahun sebelumnya Kios Pertamina di dominasi dengan penjualan BBM dan kemasan, kali ini Pertamina telah menggunakan SPBU non permanen yaitu Modular Kompak yang dilengkapi dengan tangki dan dispenser sehingga mempersingkat waktu pengisian BBM di Rest Area. 15 Kios Pertamina Siaga pada tahun ini terdiri dari 7 titik Kios Modular Kompak, 2 titik kios Modular, 5 titik kios Mobile Dispencer dan 2 titik kios kemasan.

Iin menjelaskan Pertamina telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang mulai aktif bekerja pada H-15 hingga H+15 Idul Fitri. Bahkan pada H-7 sampai dengan H+7 Idul Fitri, supply point atau TBBM diwilayah Jateng dan DIY akan beroperasi selama 24 jam sebagai antisipasi padatnya arus mudik yang menyebabkan kemacetan. Beberapa SPBU yang berlokasi strategis pun akan beroperasi 24 jam.

“Strategi pembentukan Satgas tahun ini diperkuat dengan 45 SPBU kantong dan 22 SPBE kantong yang tersebar di berbagai lokasi guna memperpendek jarak dan waktu tempuh mobil tangki ke lokasi – lokasi yang berpotensi mengalami kemacetan dan kepadatan ,” jelas Iin.

Sementara itu, untuk mempersiapkan kedatangan pemudik menggunakan pesawat, Pertamina juga menambah pasokan avtur di Bandara Adi Sumarmo.

“Kami memprediksi konsumsi Avtur di Bandara Adi Sumarmo akan naik 8% sehingga selama masa satgas, kami menambah 4,4 KL/hari dari rata-rata konsumsi harian normal 55 KL/hari menjadi 59 KL/hari,” imbuh Iin.

Pihaknya menghimbau masyarakat yang hendak mudik dan berwisata agar mengisi tangki BBM penuh di SPBU sebelum berangkat dan untuk mempermudah menemukan SPBU terdekat saat perjalanan.

“Masyarakat dapat menggunakan aplikasi Waze atau menghubingi layanan kontak Pertamina di 135,” tandas Iin.

Sumber: Diskominfo Boyolali

Monitoring Harga Kepokmas Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H Di Pasar Panorama Lembang dan Supermarket Kabupaten Bandung Barat

Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan kegiatan Monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat dan sidak parcel dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pasar Panorama Lembang dan salah satu supermarket di Lembang Kabupaten Bandung Barat pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB.
Kegiatan tersebut di hadiri langsung oleh Komisi II DPRD Kab.Bandung Barat, Plt Kadisperindag KBB, Plt Kabid Perdagangan, Kabid Sumber Daya Kesehatan, Kasubbag Bina Produksi dan Distribusi Bagian Perekonomian, Kasi Zoonosis Dinas Perikanan dan Peternakan, Kasi Farmamin Dinas Kesehatan, Kepala UPT Pasar Lembang, Unit II Bidang Ekonomi Sat Intelkam Polres Cimahi, dan Perwakilan staf Dinas Terkait Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Menurut hasil pemantauan, ada beberapa kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami kenaikan diantaranya :
1. Daging ayam Broiler dari hargaRp.33.000/kg menjadi Rp.34.000/kg
2. Telur Ayam Ras dari hargaRp.22.500/kg menjadi Rp.23.000/kg
3. Kacang Kedelai Lokal dari hargaRp.11.000/kg menjadi Rp.12.000/kg
4. Kacang Tanah dari hargaRp.22.000/kg menjadi Rp.25.000/kg
5. Cabe Merah Biasa dari hargaRp.30.000/kg menjadi Rp.35.000/kg
6. Bawang Merah dari hargaRp.28.000/kg menjadi Rp.30.000/kg
Harga kebutuhan pokok tersebut mengalami kenaikan disebabkan karena tingginya permintaan terhadap komoditi tertentu yang tidak sebanding dengan ketersediaan barang di pasaran, juga dipengaruhi oleh faktor cuaca pada bulan Mei yang masih belum stabil, sehingga mempengaruhi kualitas dan harga bahan pokok tersebut.
Sedangkan di salah satu Supermarket di daerah Lembang telah ditemukan produk Ham Daging Babi merk Ma Ling di pajang dalam satu display yang berdampingan dengan produk kornet sapi. Namun produk tersebut langsung ditarik dan dipindahkan ke tempat lain agar masyarakat merasa nyaman dalam berbelanja di supermarket.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap harga kebutuhan pokok masyarakat dapat terus stabil dan suplay pendistribusian barang dapat berjalan lancar agar ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat dapat mencukupi sampai Hari Raya Indul Fitri 1440 H.

TPID Majene Kampenyekan Belanja Cerdas dan Bijak

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten Majene melakukan  moral suasion atau kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Dalam hal ini membentuk ekspektasi masyarakat atas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok.  TPID Majene menghimbau masyarakat baik melalui media meanstream juga media social, hingga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama agar mengkonsumsi secara wajar serta bijak dalam berbelanja.

Menurut Ketua TPID Majene Fahmi Massiara belanja merupakan hal rutin yang dilakukan oleh setiap orang. Kegiatan tersebut sangat menyenangkan hingga seseorang mampu mengeluarkan uang secara berlebihan atau boros dalam berbelanja. Ia juga mengatakan, Inflasi  tidak semata terkait pasokan dan permintaan komoditas saja  tapi juga terkait perilaku masyarakat. “ perilaku konsumsi yang berlebihan akan memacu terjadinya inflasi, untuk itu kita perlu kampanyekan untuk bijak dalam berbelanja apalagi selama Ramdhan dan jelang Lebaran nanti “ terangnya.

Terkait kampanye yang dilakukan  khususnya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membelanjakan uang, TPID Majene juga telah membuat beberapa iklan layanan Masyarakat. Selain pemasangan Baliho/papan reklame di hampir semua kecamatan, TPID Majene juga telah membuat iklan audio visual dengan durasi singkat. Iklan tersebut  merupakan sketsa kebiasaan masyarakat yang berlebihan dalam berbelanja di pasar. Juga disertai Testimoni Ketua, Wakil Ketua dan Pelaksana Harian TPID Majene yang menghimbau agar masyarakat bijak dalam berbelanja, menghindari penimbunan barang dan tidak memborong guna menghidari kelangkaan barang.

Hal tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor EK.2.1/85/M.EKON/04/2019 tanggal 08 April 2019 serta surat Edaran Bupati Nomor 500/491/2019 tanggal 3 Mei 2019 perihal Menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019 M.

Bazar Pangan Murah Tahun 2019 Pasar Cililin Kabupaten Bandung Barat

Dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan kegiatan Bazar Pangan Murah yang dilaksanakan di Pasar Cililin pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan kerja sama dengan Bulog Sub Divre Bandung menyediakan 5 ton beras medium atau 1000 kemasan dengan masing-masing berat 5 kg untuk wilayah Kecamatan Cililin. Untuk beras medium ini dihargai Rp. 8.800,- /kg , dan satu kemasan berisi 5 kg dengan harga Rp. 44.000,-. Sedangkan untuk kebutuhan pokok lainnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyediakan komoditas diantaranya :
1. Minyak Goreng 72 pack @ 1L = Rp. 10.500/L
2. Gula Pasir 70 Kg @ 1Kg = Rp. 11.000/Kg
3. Tepung 60 Kg @ 1 Kg = Rp. 8.500/Kg
4. Bakso daging Kerbau 20 Kg = @0,5 Kg dan @0,25 Kg
5. Bawang merah @ 1 Kg = Rp. 25.000/Kg
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap, dengan diadakannya Bazzar Pangan murah, dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan yang harganya murah di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Jurus Jitu TPID Kota Samarinda Mengatasi Kelangkaan Bawang Putih

Kabar mengejutkan datang dari pasar tradisional Kota Samarinda, harga bawang putih melonjak tinggi. Berdasarkan data dari PIHPS Kaltim (www.laminetam.id) selama bulan April komoditas ini mengalami kenaikan dari level Rp34.150/kg hingga mencapai Rp50.650/kg pada akhir bulan. Kenaikannya masih wajar mengingat sentimen pasar menyambut bulan Ramadan namun pada tanggal 1 Mei 2019 harga bawang putih melambung tinggi menjadi Rp87.500/kg atau naik lebih dari 70% dalam satu hari. Selang 1 minggu, harga bawang putih tak kunjung turun. Sebaliknya, harga komoditas tersebut kembali meroket ke angka Rp121.250/kg (harga tertinggi pada 6 Mei 2019). Hal ini turut meresahkan masyarakat serta pedagang.

Menyikapi hal tersebut Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda segera melakukan rapat koordinasi pada tanggal 6 Mei 2019 dan merumuskan sejumlah kesepakatan dan inovasi sebagai berikut :

  1. Melakukan intervensi pasar melalui penugasan kepada Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PD. PAU). Intervensi ini merupakan upaya stabilisasi harga serta untuk mencegah para spekulan dalam mengambil keuntungan yang tidak wajar.
  2. Inovasi ini tidak terlepas dari sinergi antar BUMD dalam hal ini PD. PAU selaku pelaksana operasi dan PD. BPR selaku penyedia modal kerja.
  3. Inovasi berikutnya yaitu metode penyaluran yang langsung kepada warga melalui pendaftaran kepada Rumah Tangga (RT) masing-masing. Metode ini diharapkan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
  4. PD. PAU akan melakukan pembelian dari distributor UD Surya Alam sebesar 58 Ton.

Program distribusi bawang putih langsung ke masyarakat ini dilakukan pemerintah Kota Samarinda dengan mengumumkan kepada segenap warga Kota Samarinda untuk dapat membeli bawang putih dengan harga normal yaitu Rp40.000/kg, dengan melakukan pembelian melalui ketua RT masing-masing. Untuk dapat mengikuti program ini, warga diminta untuk dapat mendaftarkan diri kepada ketua RT masing-masing untuk kemudian data warga tersebut diberikan kepada PD. PAU untuk disiapkan sebelum didistribusikan.

Pendaftaran dibuka dari tanggal 8 Mei hingga 9 Mei 2019 pukul 10.00 Wita. Kemudian pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 12.00 WITA, Pemerintah bersama PD. PAU akan mendistribusikan bawang putih ke masing-masing RT yang kemudian didistribusikan kembali ke warga.  Masyarakat Kota Samarinda menyambut gembira program inovatif TPID Kota Samarinda yang terlihat dari ramainya ibu rumah tangga yang mendaftar berdasarkan data kelurahan.

Model skema intervensi ini dirasa efektif khususnya bagi pemerintah Kota/Kabupaten yang memiliki keterbatasan fiskal dalam upaya pengendalian harga dan dapat dijadikan contoh bagi daerah lain.

Panduan Evaluasi Kinerja TPID 2018

Tidak lama lagi, Tim Pengendalian Inflasi akan menyelenggarakan evaluasi kinerja TPID. TPID dengan kinerja terbaik dan berprestasi akan menerima penghargaan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang dipimpin oleh Presiden. Evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan dibutuhkan sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Evaluasi kinerja TPID dimaksudkan untuk mengukur efektifitas koordinasi pengendalian inflasi daerah serta memberikan apresiasi atas peran aktif TPID dalam mengendalikan Inflasi dan menjaga stabilitas harga di wilayahnya. Simak video berikut mengenai tata cara dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan laporan evaluasi kinerja TPID. Selamat berjuang, TPID!

TPID Kabupaten Sumbawa Terapkan Inovasi Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi (SIANDINI)

Bisakah Daerah Non IHK menentukan kebijakan dan langkah untuk mengatasi permasalahan inflasi? Bisa saja, namun langkah dan kebijakan yang diambil belum tentu rasional dan komprehensif. Mengapa? Karena angka inflasi yang dihasilkan di wilayah IHK belum tentu mewakili kondisi mikro yang ada di wilayah Non IHK. Pasti ada gap antara yang IHK dan Non IHK. Karena angka inflasi yang dihasilkan oleh BPS bersifat makro. Jika hasil pengukuran secara makro dijadikan dasar oleh daerah Non IHK dalam mengambil keputusan langkah dan regulasi daerah, tentu saja regulator daerah mengalami kesulitan menerjemahkannya ke kondisi mikro daerah tersebut. Artinya, terjadi bias informasi untuk mengambil kebijakan pengendalian inflasi. Jika terjadi bias informasi, maka regulasi dan langkah-langkah pengendalian inflasi juga akan bias. Tidak komprehensif, bias solusi, tidak tepat sasaran, tidak tepat guna, dan tidak tepat waktu. Permasalahan tidak diselesaikan pada akar masalahnya.

Narasi di atas dirasakan dan menjadi kegelisahan TPID Kabupaten Sumbawa yang merupakan wilayah Non IHK. Kegelisahan karena kegamangan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang tidak memiliki landasan data dan informasi yang akurat dalam mewakili kondisi mikro perekonomian masyarakat serta merepresentasikan harga-harga barang kebutuhan pokok dan penting yang beredar di tengah masyarakat.

Beranjak dari kegamangan tersebut, TPID Kabupaten Sumbawa melalui Bagian Perekonomian, menyusun sebuah sistem pendukung keputusan atau decisions support system (DSS). DSS ini diberi nama Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi atau SIANDINI. Kini, TPID Kabupaten Sumbawa memiliki Sistem Peringatan Dini Inflasi untuk memastikan keputusan yang diambil oleh Bupati Sumbawa tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu.

SIANDINI mengorganisasikan dan mengolah info harga pasar secara berkala, mengolah data sejak tahun 2013 sampai harga terkini dari pasar di Sumbawa Besar dan dibangun dalam satu sistem informasi berbasis web. Kedepannya, SIANDINI akan dikembangkan menjadi aplikasi berbasis Android dan IOS agar peringatan dini inflasi bisa ada dalam genggaman. SIANDINI yang bisa diakses melalui www.siandini.sumbawakab.go.id menjalankan fungsi sebagai sistem pendukung keputusan atau Decisions Support System (DSS) bagi TPID Kabupaten Sumbawa dengan fokus mewujudkan tata kelola berkinerja tinggi karena akan mensinergikan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengendalikan inflasi agar rendah dan stabil. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bisa diwujudkan.

SIANDINI bisa menjadi DSS dengan 5 (lima) tahap arus informasi yaitu:

  1. Survey data harga berkala di pasar tradisional, kemudian surveyor input data secara elektronik.
  2. Pengolahan data otomatis. Data diolah dan dianalisis dalam SIANDINI dan menghasilkan 4 (empat) keluaran, yaitu:
    1. Laporan Tabel;
    2. Laporan Grafik;
    3. Analisa Tren; dan
    4. Pola Inflasi Daerah beserta alternatif strategi;
  3. Tim Pemantau dan Analisa Perkembangan Harga (TPAPH) yang ditetapkan oleh Bupati merumuskan penyebab dan risiko inflasi serta menyusun rekomendasi kebijakan.
  4. Rapat TPID atau Forum Pengambil Keputusan, yaitu TPID membahas rekomendasi dari Tim TPAPH dan memutuskan sebagai Keputusan Rakor TPID.
  5. Penyusunan regulasi daerah untuk memastikan sinergitas kerja, perencanaan pembangunan dan penganggaran yang dibutuhkan.

Kedepan, SIANDINI akan terus ditingkatkan dan dikembangkan. Target tahun 2019 adalah mensistematiskan DSS dari tingkat petani, rantai distribusi, stok untuk mengendalikan inflasi secara menyeluruh dari hulu sampai hilir yang akan melibatkan seluruh pihak dalam rantai distribusi dan rantai produksi.

Kontributor: TPID Kabupaten Sumbawa

Bupati Cilacap Launching Toko TPID untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji melaunching secara simbolis  Toko TPID di pasar Sidadadi Sakalputung Cilacap, Senin (31/12). Dengan Launching tersebut Toko TPID di dua pasar lainnya yakni Pasar Gede dan Tanjung Sari juga mulai beroperasi. Toko TPID merupakan kerjasama antara Tim Pengendali Inflasi Daerah/TPID Kabupaten Cilacap dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Purwokerto.

Launching Toko TPID dihadiri Kepala BI Kantor Perwakilan Purwokerto, Agus Chusaini, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Cilacap, Dian Arinda Murni, serta sejumlah pejabat dijajaran Pemkab Cilacap.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menyampaikan, Kabupaten Cilacap merupakan salah satu lumbung produksi padi di Jawa Tengah. Setiap tahunnya produksi beras di Kabupaten Cilacap mengalami surplus. Namun demikian, harga beras di Cilacap masih mengalami fluktuatif, sehingga TPID melakukan upaya stabilisasi harga, salah satunya dengan membuka toko TPID yang menjual komoditi beras.

Menurut Bupati, apabila toko TPID bisa berjalan dengan sukses, maka diharapkan langkah serupa juga dapat diterapkan untuk komoditas lainnya.

Kepala BI Kantor Perwakilan Purwokerto, Agus Chusaini dalam kesempatan yang sama menjelaskan, peluncuran Toko TPID akan memberi ruang gerak yang lebih jauh kepada pemerintah. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai otoritas pengendali semata, tetapi sekaligus bertindak sebagai pelaku. BI akan mengevaluasi evektivitas program ini pada satu bulan pertama. Toko TPID ini merupakan role model pertama. Kalau hasilnya efektif, maka kedepan akan kita replikasi untuk komoditas lainnya, ujar Agus.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Cilacap, Umar Said menjelaskan, untuk tahap awal Toko TPID memasok 30 ton beras kualitas medium. Beras tersebut dijual seharga Rp 47.500 dalam kemasan 5 kg, di sekitar 20 Toko TPID di tiga pasar wilayah eks Kotip Cilacap.

Menurut Umat, salah satu fungsi dari Toko TPID adalah untuk menstabilkan harga. Kalau terjadi kenaikan harga beras, maka TPID akan menggelotorkan komoditi beras ke pasar.

Beras yang dijual di Toko TPID merupakan produksi petani lokal yang dipasok dari Gapoktan. Apabila sebelumnya komoditas tersebut didistribusikan ke sejumlah kota besar, kali ini pasokannya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.

Kontributor: TPID Cilacap

TPID Majene – TPID Blitar Penjajakan Kerjasama Perdagangan Antar Daerah Terkait Komoditi Telur Jagung

Bupati Blitar memboyong puluhan pejabat lingkup pemerintah Blitar ke kabupaten Majene selama dua hari (6-7,Desember). Kunjungan balasan tersebut, menindak lanjuti kerjasama perdagangan antar daerah/wilayah sekaitan dengan komoditi telur dan jagung. Bupati Blitar Rijanto di dampingi Sekertaris Kabupaten Blitar, Perwakilan Kapolres Blitar, yang mewakili Kepala Perwakilan Bank Indoensia KPW Kediri Jawa Timur, serta Jajaran Pengurus Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kab Blitar

Rombongan tersebut di sambut oleh Bupati Majene beserta pejabat lain, di rumah jabatan pada 6 Desember kemudian dilanjutkan dengan malam ramah tamah sekaligus menggelar Rapat Koordinasi TPID Majene – Blitar di pendopo Rujab.

Bupati Blitar Rijanto mengatakan, daerahnya merupakan penghasil telur yang besar dan turut menyuplai kebutuhan secara nasional. Dengan Jumlah kurang lebih 4000 peternak ayam (petelor) telah menghasilkan 450 ton telur. Hanya saja kata Rijanto para peternak terus mengeluh karna harga yang tidak stabil dan bahkan cenderung menurun. Bukan hanya itu saja, persoalan pakan ayam dalam hal ini jagung tidak mampu mengcover kebutuhan para peternak. Padahal untuk mengantisipasi hal tersebut, pemda Blitar telah mencari solusi ke daerah lain, seperti Tasikmalaya, Probolinggo dan Kediri namun hal tersebut masih belum cukup.” Untuk itu kami datang kesini kami dengar Majene  penghasil  jagung yang luar biasa,  komunikasi akan kita jalin bersama para petani Majene, Koperasi yang akan di tindak lanjuti baik dalam kerjasama  b to b, g to g, jika Majene membutuhkan suplai telor akan ada kesepakatan khususnya terkait harga “ terang Rudiyanto.

Bupati Majene Fahmi Massiara yang memberikan sambutanya, turut menyambut baik jalinan kerjasama tersebut. Ia menjelaskan Majene mampu menyediakan pasar yang cukup menjanjikan untuk tingkat konsumen telur. Apalagi telur telah menjadi hidangan wajib pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Khususnya pada waktu-waktu perayaan Maulid seperti sekarang ini. “ kami yakin kerja sama ini akan menguntungkan kedua bela pihak, saat Maulid Nabi bukan hanya permintaan telur yang tinggi tapi masa menggelar Maulid juga cukup panjang bahkan 3 bulan berjalan” terang Fahmi.

Sementara dari sisi pakan, perkembangan luas lahan dan produksi jagung sebesar 7.313 ton dengan luas panen 1.152 ha. Pada tahun 2018 dilakukan penambahan luasan menjadi 3,776 ha dengan target produksi pada tahun 2018 sebesar 10.092 ton. “ maka itu kami optimis mampu menjadi salah satu penyedia suplay pakan ayam petelur di wilayah kabupaten Blitar” ungkap Fahmi.

Hadir dalam acara tersebut , Wakil Bupati Majene, Wakil Ketua DPRD Majene, Sekertaris Daerah Kab Majene, Unsur Forkopimda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia KPW Sulawesi Barat, Staf Ahli Bupati, Para Asisten, jajaran Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Majene, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK, Ketua Dharmawanita Persatuan Majene Kepala BPS Majene, Kepala Bulog, Kelompok Tani Komoditas Jagung Kab Majene.

Kontributor: TPID Kab. Majene

Close-up Photography of Green Leafed Plant by icon0.com

Bungo Berkebun Gelar Panen Keceriaan Harvest and Kitchen


Bungo Berkebun bersama Komunitas Hijau yang tergabung dalam Tangan Ijau melaksanakan Panen Kecerian Senin, 12/12 di Kebun Rambai Sei. Kerjan. Hadir pada kesempatan panen tersebut Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bungo, Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman, dan Warga RW 11 Sei. Kerjan.

Wali Kebun Rambai Ardiansyah mengungkapkan HARVEST AND KITCHEN atau Panen Raya Perdana Bungo Berkebun bisa berjalan dengan banyaknya keseruan. Acara ini dibuka dengan panen sayuran bersama pengunjung yang datang, memasak hasil panen lalu ditutup dengan makan bersama. Gelak tawa dan interaksi erat antar pengunjung dan anggota berkebun mewarnai panen raya tsb. Pengunjung juga diajak bersentuhan dengan alam, mengenal lebih dekat sayuran/makanan sehat, berbagi ilmu bertanam dan kebahagiaan mencicipi makanan sehat.



 

“Terimakasih ya sudah berbagi kebahagiaan hari ini. Berarti misi kita untuk Panen Keceriaan hari ini berhasil. Ayo sebarkan semangat hidup sehat dan bercocok tanam dirumah,” Rajab Sihotang (Koordinator Bungo Berkebun)

Tentu semua ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, diantaranya Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo khususnya Bidang Pertamanan, bapak H. Firson Ediwarta, ST., M.Si yang telah mendukung penuh kegiatan Bungo Berkebun. Pada kesempatan Panen Keceriaan ini, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo diwakili oleh Kepala Bidang Pertamanan hadir memberikan sambutan dan bantuan.

Dalam sambutannya Kabid Taman menyampaikan sejak awal DPPK berkomitmen mendukung kegiatan khususnya mengenai penghijauan. Jika Bungo Berkebun membutuhkan bantuan Bidang Taman siap memberikan bantuan. Direncanakan pada 19 Desember 2016 mendatang Bungo Berkebun akan membuka lahan untuk menambah jumlah kebun. Ini merupakan bagian dari usaha yang sudah diamanatkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kepada Bungo Berkebun untuk terus menambah jumlah kebun dan mengkampanyekan kepada masyarakat agar menanam di halaman rumah.

Kabid Taman siap mengerahkan tim Pertamanan untuk membantu membuka lahan untuk mendukung aksi hijau tersebut. Semoga makin banyak Instansi yang mendukung usaha kami untuk mendorong urban farming berkembang di Kabupaten Bungo dan menyukseskan Gerakan Bungo Berkebun.

Penulis : Deris Royal Jeli